jpnn.com, TANGERANG - Para ulama dan aktivis memberikan dukungan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberantas korupsi. Khususnya terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi koruptor.
Salah satunya datang dari aktivis antikorupsi Rizwan Comrade. Dia melihat adanya persoalan tsunami hukum yang terjadi di Banten belakangan ini.
BACA JUGA: Koalisi Guru Besar Antikorupsi Surati Presiden Jokowi, Petrus Bereaksi, Menohok
Menurut dia, hal itu terjadi karena ada spirit antikorupsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang cukup kuat, dalam hal ini Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Dia mengatakan bahwa ada tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. J
BACA JUGA: Gubernur Banten Pecat 17 ASN Koruptor
"Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu mengalir tidak ada hambatan intervensi apapun,” ujar Rizwan dalam siaran persnya, Jumat (4/6).
Sinergitas pemimpin seperti inilah, menurut Rizwan, perlu mendapat dukungan dari semua pihak, agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.
BACA JUGA: KPK: Hampir Semua Daerah di Banten Rentan Korupsi
"Kami bisa saksikan bersama bagaimana Kejati menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi Hibah Pondok Pesantren,” kata Rizwan.
Salah satu ulama terkemuka di Banten, Kiai Enting Abdul Karim menegaskan, tindakan korupsi dari pejabat di lingkungan Pemprov Banten harus diperangi. Karena hal itu telah merugikan masyarakt.
"Kalau yang jelas model kami mau penegakan hukum kepada koruptor harus, itu uang rakyat jangan macam-macam, kualat nantinya," tegasnya.
Dia pun berharap kasus tersebu tidak dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Terlebih pada kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes).
Dalam hal ini, pihaknya merasa banyak yang menyudutkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
"Tetapi kasus yang ada jangan dipolitisir. Karena yang saya lihat FSPP jadi korban dipolitisir semua. Ini malah dikorbankan oleh oknum," ungkapnya. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan