jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran e-commerce membawa berkah bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa menjajakan dagangannya dengan mudah.
Di sisi lain, konsumen juga mendapatkan kenyamanan dan kemudahan mendapatkan kebutuhan.
BACA JUGA: Jangan Terlalu Khawatir soal Resesi Ekonomi, Simak nih Penjelasan Bu Sri Mulyani
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencatat nilai transaksi e-commerce Tanah Air mencapai Rp 108,54 triliun pada kuartal I 2022 dengan 21 juta pelanggan baru.
Kendati demikian, isu keamanan dan kenyamanan bertransaksi di e-commerce adalah “alarm” untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan mencegah dan menangkal ancaman keamanan transaksi daring.
BACA JUGA: Lakukan Kinerja Positif untuk Pertumbuhan Ekonomi, Bank DKI Raih Indonesia Best BPD Awards 2022
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, sepanjang 2021 terdapat 115.756 laporan atau aduan penipuan transaksi online. Kasus yang paling banyak adalah penipuan penjualan di platform e-commerce dan media sosial.
Peneliti ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan keamanan dan kenyamanan transaksi di e-commerce menjadi tanggung jawab semua aktor ekonomi dan pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Peneliti UI Sebut Galon Guna Ulang Bisa Mengatasi Masalah Sampah dan Ekonomi Nasional
“Memang tanggung jawab pemerintah lebih besar sebagai regulator. Namun, tanggung jawab dari aktor ekonomi seperti aplikator dan pengguna juga tidak kalah penting," ungkap Nailul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (31/10).
Menurutnya, dengan jumlah pengguna baik penjual dan pembeli mencapai 32 juta pada 2021, semuanya mempunyai peran yang sama penting dalam melindungi keamanan dan kenyamanan transaksi di e-commerce.
"Terlebih ketika kita melihat tren nilai total transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Kita semua berperan menjadikan e-commerce sebagai medium jual-beli yang aman, terpercaya, dan dapat diandalkan sehingga iklim kegiatan di e-commerce menjadi lebih baik,” ujar Nailul.
Nailul mengingatkan dengan nilai industri yang tinggi dan peran yang makin penting dalam perekonomian nasional, semua pihak berkepentingan menjadikan e-commerce sebagai ruang ekonomi yang aman, terpercaya, dan dapat diandalkan.
Direktur Eksekutif Lazada Indonesia Ferry Kusnowo menilai pendidikan dan penyadaran publik dibutuhkan untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perdagangan dan transaksi digital.
Pedagang harus mematuhi peraturan perdagangan e-commerce dan hukum pada umumnya, konsumen juga harus memahami etika berbelanja digital dan aktif menjadi warga digital yang bertanggung jawab.
"Penyedia platform e-commerce tentu bertanggung jawab untuk terus membentengi platformnya dari berbagai ancaman dan risiko, seperti serangan bot dan malware, meningkatkan keandalan autentifikasi dan perlindungan akun, serta memastikan platform yang aman dan nyaman," beber Ferry.
Ferry membeberkan pengguna platform juga diharapkan aktif melaporkan kejanggalan yang diamatinya sebelum berkembang menjadi insiden serius.
"Sebagai contoh, di platform Lazada terdapat mekanisme pelaporan di dalam aplikasi untuk melaporkan kejanggalan atau akun pedagang yang mencurigakan," ujar Ferry.
Dia mengatakan selain keamanan bertransaksi, para pemangku kepentingan juga perlu memperhatikan perdagangan barang ilegal dan tidak memenuhi syarat-syarat, seperti makanan, kosmetik, obat, atau suplemen.
"Kami terus melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan keras, termasuk dengan menurunkan produk-produk yang terindikasi melanggar aturan berjualan dan menonaktifkan penjual bersangkutan,” ucap Ferry.
Lazada juga berupaya secara proaktif, penyedia platform dapat menyaring kombinasi kata-kata kunci (keywords) dalam laman pencarian untuk mencegah terjadinya transaksi barang-barang ilegal.
"Tentu penyaringan ini harus dilanjutkan dengan penindakan yang tegas kepada pedagang (merchant) yang melanggar peraturan tersebut," kata Ferry.
Untuk mencegah perdagangan barang ilegal, Lazada telah melakukan pendisiplinan dalam platform-nya.
“Kami telah memblokir kata kunci terkait untuk mencegah barang terlarang bisa ditemukan. Kami juga memastikan kombinasi usulan kata kunci pencarian produk-produk yang melanggar aturan tidak dapat ditemukan," tegas Ferry. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul