jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersyukur, lembaga yang dipimpinnya mendapat apresiasi baik dari masyarakat.
Menurutnya, berdasar hasil survei Indikator Politik dan Charta Politika Indonesia, MPR masuk dalam lima besar lembaga terpercaya setelah TNI, Presiden, Polri dan KPK.
BACA JUGA: Berapa Nilai Pidato Bamsoet, Puan dan Pak Jokowi? Nih Angkanya
"Kepercayaan masyarakat tersebut akan menjadi dorongan bagi pimpinan dan anggota MPR untuk bekerja secara lebih sungguh-sungguh dalam mengemban amanat rakyat," kata Bambang saat pidato pengantar Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga melaporkan perkembangan pelaksana tugas-tugas MPR sesuai amanat konstitusi dan UU.
BACA JUGA: Detik-Detik Drama Menegangkan Begal Sadis Tembak Kanit Pidum Polres OKI
Tugas pertama terkait Sosialisasi Empat Pilar MPR, lembaganya telah membentuk Badan Sosialisasi MPR yang anggotanya berjumlah 45 orang, terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi dan kelompok DPD.
MPR melalui Badan Sosialisas telah menjalankan langkah strategis dan konkret melakukan evaluasi, terhadap materi dan metode sosialisasi Empat Pilar MPR yang disesuaikan dengan segmentasi masyarakat, khususnya para generasi milenial.
BACA JUGA: Buka Sidang Tahunan MPR, Begini Pantun Bamsoet di Hadapan Jokowi
"Di masa pandemi covid-19, sosialisasi Empat Pilar MPR juga disesuaikan metodenya sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan sesuai target kinerja MPR," jelasnya.
Ia menambahkan, MPR juga melakukan gerakan aktualisasi nilai-nilai Empat Pilar MPR untuk menyikapi berbagai kondisi masyarakat, bangsa dan negara, melalui Program MPR Peduli Melawan Covid-19.
"Serta program lainnya yang bertujuan membantu masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.
Selanjutnya, kata dia, tugas MPR terkait dengan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaanya.
Badan Pengkajian MPR fokus menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014 – 2019. Serta melakukan kajian terhadap isu aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di dapil.
"Untuk mendukung tugas MPR dan alat kelengkapannya juga telah dibentuk Komisi Kajian Ketatanegaraan, yang anggotanya berjumlah 45 orang pakar, ahli, praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi dan ketatanegaran," katanya.
Ia mengungkap isu aktual dan strategis yang tengah dibahas Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan meliputi ideologi Pancasila, desa dan pemerintahan desa, pemilu, ketahanan nasional, efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19, serta Omnibus Law Cipta Kerja.
Hasil kajiannya, tambahnya, nanti menjadi rekomendasi MPR untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
Terkait dengan tugas melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, MPR dan alat kelengkapannya telah melaksanakan kegiatan di dapil.
Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014-2019 terkait perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara dan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan kepada lembaga-lembaga negara, berbagai kelompok strategis masyarakat, partai-partai politik, maupun organisasi sosial keagamaan melalui kegiatan safari dan silaturahmi kebangsaan.
MPR juga memiliki alat kelengkapan lainnya, yakni Badan Penganggaran yang bertugas memberikan arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran MPR.
Badan Penganggaran MPR yang menyusun strategi perencanaan program dan kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas-tugas konstitusional MPR.
"Syukur alhamdulillah, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada MPR 10 Agustus 2020 lalu, MPR meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan negara MPR Tahun 2019," tegas Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pimpinan MPR juga aktif menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat.
Pada saat kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Maroko beberapa waktu yang lalu, pimpinan MPR menyampaikan gagasan untuk membentuk Majelis Syura Dunia.
Hal itu untuk menjawab pentingnya peningkatan kerja sama antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia dalam memerangi radikalisme dan ekstrimisme, serta menjaga perdamaian dunia.
"Gagasan ini disambut baik oleh Pemerintah Arab Saudi dan Maroko dan berjanji akan terlibat aktif mewujudkan gagasan tersebut, dan akan mengajak negara-negara Arab, Eropa dan negara lainnya di Afrika untuk bergabung," katanya. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy