jpnn.com, PALEMBANG - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi menggelar aksi damai di kantor KPU Kota Palembang, Jumat (11/10).
Aksi damai itu menuntut, menyuarakan, serta menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang.
BACA JUGA: Kapolres dan Kajari Siak Pantau Proses Percetakan Surat Suara Pilkada di Bekasi
Peserta aksi diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin.
Pantauan di lokasi, para peserta aksi damai membentangkan spanduk bertuliskan menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada.
BACA JUGA: Tok, Pelaku Utama Pembunuhan Siswi SMP di Kuburan Cina Palembang Divonis 10 Tahun Penjara
Selain itu, mereka mengecam pihak yang mendiskreditkan perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Palembang.
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin menyambut tuntutan dan laporan yang disampaikan Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang.
BACA JUGA: Hakim PN Palembang Diminta Adil Memutus Perkara Pembunuhan Siswi di Kuburan Cina
"Tuntutan maupun yang disampaikan Aliansi Peduli Demokrasi ini akan menjadi acuan kami, kalau memang ini pada dasarnya aduan dan lain sebagainya bisa ke ranah Bawaslu," ungkap Syawaludin.
Meski begitu kata Syawaludin, KPU Kota Palembang akan tetap mengkaji laporan yang disampaikan Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang.
"Selama massa kampanye kami sudah memberikan imbauan kepada semua peserta calon wali Kota Palembang, terkait juknis dalam berkampanye," kata Syawaludin.
Aktivis Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang Muhammad Bilal Akbar mengungkapkan bahwa diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang tidak baik dalam demokrasi, karena perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam semua bidang termasuk dalam kontestasi politik.
"Karena adanya diskriminasi inilah kami melakukan aksi damai ke KPU Kota Palembang, untuk menolak segala bentuk diskriminasi perempuan dalam Pilkada Kota Palembang," ungkap Bilal.
Dikatakan Bilal beberapa poin tuntutan yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu Kota Palembang, di antaranya setop diskriminasi terhadap Calon wali Kota Palembang yang dari perempuan.
Setop memandang dan menganggap perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga saja.
"Kalau isu diskriminasi gender ini dimainkan dalam Pilkada Kota Palembang, akan membuat iklim demokrasi tidak sehat dan persaingan politik yang tidak sehat," kata Bilal singkat. (mcr35/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aspirasi Pedagang Tak Didengar, Harga Kios Pasar 16 Ilir Palembang Tetap Rp 180 Juta
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Cuci Hati