BOGOR - Tarik ulur kepentingan dalam proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua bukan isapan jempolMeski sudah melakukan pertemuan dengan para pimpinan partai politik anggota koalisi, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum memutuskan siapa nama yang bakal digusur dan nama baru yang akan menjadi menterinya.
Sepanjang hari kemarin (14/10), hanya satu orang yang dipanggil ke kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, berkaitan dengan reshuffle
BACA JUGA: Dianggap Bermanuver, Menteri Asal PKS Layak Dicopot
Itu pun untuk posisi wakil menteriBACA JUGA: Kader HMI Diminta Ambil Peran Bangun Bangsa
Padahal, dalam pemberitahuan yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikas Politik Daniel Sparringa, salah satu agenda siang kemarin merupakan pemanggilan para calon menteri atau menteri yang akan digeser posisinya.
Informasi yang dihimpun, alotnya pembicaraan akhir terutama berkaitan dengan ancaman dari salah satu parpol koalisi, PKS, yang mengancam keluar jika menterinya menjadi korban reshuffle
Namun Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono membantah adanya tarik ulur tersebut
BACA JUGA: Demi Penyidikan Nazar, Politisi PDIP Bakal Dicecar
Apalagi jika dikaitkan dengan Rapimnas PKS dan rapat mendadak yang dilakukan Partai Golkar jelang reshuffle kabinet"Tidak ada hubungannyaIni prerogatif presidenKemarin (Kamis, 13/10) sudah ada pertemuan (dengan pimpinan parpol koalisi) dan itu sudah dianggap tuntas," tegas Heru di CikeasSaat ini, kata dia, presiden sudah memiliki prioritas dalam merampungkan proses reshuffle.Menurut Heru, bisa saja parpol melakukan tawar-menawar atau punya sikap dalam proses tata ulang kabinet ituNamun kemudian hasil yang muncul berbedaDalam proses reshuffle itu, kata dia, bisa ada parpol yang tidak puas"Tapi konsentrasinya mau kemana, kabinet untuk kepentingan masyarakat, untuk pemerintahan, atau harus nunggu semua parpol puas," katanya.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa juga menyebutkan bahwa pimpinan parpol koalisi memberikan dukungan kepada presiden untuk membuat perubahan dalam sisa tiga tahun pemerintahanDia tidak menampik jika ada pengecualian yang diberikan kepada PKSNamun sikap terakhir justru diberikan kepada PKS untuk menentukan.
Presiden, lanjut dia, memiliki kewenangan untuk membuat keputusannya sendiri atas kabinetSelain itu, presiden akan menghargai keputusan yang diambil PKS"Tidak ada problem dari semua partai selain satu partai yang saya kira masih membutuhkan waktu untuk mengambil posisi terakhir terhadap kewenangan istimewa atas kabinet itu," tuturnya.
Hingga tadi malam, Rapimnas PKS yang khusus membahas isu reshuffle kabinet dan koalisi, belum menghasilkan keputusan finalRapimnas yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB, itu dijadwalkan akan berlangsung hingga hari iniMeski begitu, desakan sejumlah kader yang meminta PKS keluar dari koalisi nampaknya tetap yang paling mengemuka dalam Rapimnas tersebut.
Berdasarkan pantauan Jawa Pos, seluruh unsur pimpinan DPP PKS, Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Partai, dan unsur pimpinan daerah PKS hadir dalam Rapimnas ituSalah satu sosok penting yang tidak hadir dalam Rapimnas itu adalah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi AminudinIni karena, berdasarkan keterangan Sekjen PKS Anis Matta, yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih berada di luar negeri.
Salah satu materi utama Rapimnas itu adalah menampung aspirasi daerah terkait posisi PKS dalam koalisi dan kabinetAnggota Majelis Syura PKS Cahyadi Takariawan menyatakan, masih berkembang berbagai versi, bagaimana menyikapi posisi PKS saat ini"Ada yang menghendaki masih di dalam, ada pula yang berbeda," kata Cahyadi di sela-sela Rapimnas.
Menurutnya, mereka yang menghendaki masih di dalam koalisi, menilai telah terjadi sebuah proses yang dianggap melukai koalisiKarena itu, PKS harus memiliki inisiatif untuk memperbaiki diri"Sebagian ada yang menilai ada perbedaan pendapat, anggap itu wajar," ujarnya.
Namun, ada pula yang meminta agar ketegasan isi kontrak koalisi dihormatiMenurut Cahyadi, masih ada aspirasi yang meminta jika ada satu menteri yang dicopot, sebaiknya PKS berkomitmen keluar dari koalisi"Ada yang usul tijitibeh (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua, red)Tapi, itu semua baru berdasar usulan," jelasnya.
Dari masukan-masukan yang ada, Cahyadi menyatakan bahwa semua akan dibicarakan dalam Rapimnas iniDalam hal ini, aspirasi daerah akan sangat mempengaruhi posisi PKS nantinya"Masukan wilayah tentu sangat berpengaruh, ada banyak opsi yang kita kristalkan," jelasnya.
Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, secara prinsip sikap PKS berada di dalam koalisi adalah keputusan Majelis SyuraKeputusan itu masih berlaku, sebelum ada keputusan lain dari Majelis Syura saat proses Rapimnas ini"Kalau keputusannya di dalam berarti kita di dalamKecuali kalau keputusannya mengatakan kita keluar berarti kita keluar," kata Hidayat, secara terpisah.
Nah, jika keputusannya keluar, kata Hidayat, tentu harus ada alasan ke publik mengapa PKS keluar dari koalisiPKS harus memberi rasionalisasi alasan sehingga perlu berada di luar pemerintahan"Apakah kita penjahat sehingga harus diluar, itu harus ada alasannya," ujar mantan Presiden PKS itu.
Namun, Hidayat menegaskan bahwa PKS saat ini tidak berandai-andai menginginkan keluar dari koalisiJalan untuk menentukan keputusan akhir sudah ada prosedurnya"PKS juga tidak kemudian terprovokasi oleh beberapa orang uang ingin mengeluarkan PKS dari koalisi," jelasnya.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, Rapimnas ini akan mengkaji betul setiap masukan dari daerahTerhadap desakan agar PKS keluar dari koalisi, Luthfi menyebut hal itu tidak hanya muncul dari internal, tapi juga dari partai koalisi lain"Termasuk diantaranya beberapa personil Demokrat yang menghendaki PKS keluar koalisi," kata Luthfi.
Menurut Luthfi, setiap keputusan PKS pada Rapimnas saat ini akan mempengaruhi sikap partai di perjalanan ke depanKarena itu, daerah perlu untuk diminta pendapat agar perjalanan PKS ke depan tetap berjalan satu visi dari pusat hingga kebawah"Kalau kita ditambahi menteri, ada implikasi politis, kalau kita dikurangi menteri, ada implikasi politis juga," ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataan itu.
Seperti halnya Hidayat, Luthfi juga tidak mau menyatakan sikap atas keputusan yang belum terjadiMenurut dia, setiap partai koalisi saat ini memiliki peluang yang sama, apakah menterinya tetap dipertahankan atau dicopot"Peluang itu semua partai sama-sama fifty fifty," ujarnya.
PKS, kata Luthfi, juga tidak mempersiapkan calon menteri baruMenurut dia, dalam pertemuan dengan Presiden pada Kamis (13/10) lalu, Presiden belum meminta sosok calon menteri untuk menggantikan menteri yang lama"Beliau juga belum menyebutkan sesuatu tentang menteri atau nama menteri ataupun nama partai yang terkena reshuffle," tandasnya.
Diantara partai-partai koalisi, memang hanya PKS yang membuat forum khusus yang serius membahas terkait reshuffleTerlebih hingga berlangsung selama dua hariPartai Golkar sekalipun yang juga mengumpulkan pengurus inti dalam rapat pleno DPP, kemarin, juga tidak semata-mata mengagendakan pembahasan soal reshuffleAgenda utama rapat yang dilaksanakan di kantor DPP, JlSlipi, Jakarta, itu justru memiliki agenda utama terkait rencana rapimnas, pada 26-28 Oktober 2011 mendatang.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, kalau pihaknya memilih menunggu apa saja keputusan presiden terkait reshuffleTerkait soal nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Cicip Sutardjo yang telah diajukan kepada Presiden SBY sebagai calon menteri, dia menegaskan, kalau hal tersebut semata-mata karenya adanya permintaan
"Pak Ical (Aburizal Bakrie, Red) tidak akan mengajukan nama Pak Cicip kalau tidak diminta," ujar Priyo Budi Santoso, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarinNamun, saat ditanya lebih lanjut, terkait alasan presiden meminta Golkar mengajukan nama, Priyo enggan menjelaskannya"Meski misalnya saya tahu pun, lebih baik saya tidak ngomong," elaknya, lantas tertawa.
Hingga saat ini, dari informasi yang berhasil dihimpun, nama Cicip yang sudah diajukan Ical ke SBY sudah hampir pasti masuk ke kabinetDengan jatah kursi Golkar kemungkinan besar akan bertambah satuSebab, jika tidak keluar dari koalisi sekalipun, PKS sudah hampir pasti akan kehilangan setidaknya satu kursiJatah kursi itu lah yang dikemudian diberikan ke GolkarSebagai konsekuensi, partai berlambang Pohon Beringin harus lebih utuh dalam membackup pemerintahan SBY-Boediono, kedepannya
Bagaimana dengan Agung Lakosono? Apakah benar akan ditarik sepenuhnya dari kabinet? Priyo kembali tidak memberikan jawaban"Saya tidak tahu," tandas wakil ketua DPR ini, sambil kembali tersenyum. (fal/bay/dyn/pri/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahanan Makan Bareng Jaksa, Patrialis Ogah Disalahkan
Redaktur : Tim Redaksi