Dianggap Bermanuver, Menteri Asal PKS Layak Dicopot

Sabtu, 15 Oktober 2011 – 01:23 WIB

JAKARTA - Ketua Harian Jaringan Nasional, Jakobus E Kurniawan menilai prilaku elit partai politik menjelang reshuffle kabinet makin memperlihatkan ketidakpahamannya terhadap sistem presidensil kabinetMenurut Jakobus, hal itu dapat dilihat dari berbagai manuver politik yang dibuat oleh elit parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setiap hari menjelang reshuffle tidak hentinya elit partai politik bermanuver dengan berbagai pernyataan politik yang ujung-ujungnya mempertahankan kursi mereka masing-masing di kabinet," kata Jakobus E Kurniawan, di Jakarta, Jumat (14/10).

Padahal lanjutnya, berbagai manuver politik tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap ketidakpahaman kader PKS terhadap sistem presidensil sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi

BACA JUGA: Kader HMI Diminta Ambil Peran Bangun Bangsa

Bahkan, keterbukaan presiden terhadap rencana reshuffle yang memberikan ruang konsultasi kepada elit parpol pun ditafsirkan sebagai isyarat bahwa presiden berkewajiban mengajak bicara elit parpol koalisi sebelum reshuffle dieksekusi.

"Padahal itu hanya soal etika berpolitik koalisi, sementara reshuffle ditujukan untuk memaksimalkan kinerja kabinet karena salah satu anggota koalisinya yaitu PKS selama ini justru lebih banyak menjadi beban politik bagi presiden", ungkap Jakobus E Kurniawan.

Dia tegaskan, manuver-manuver politik PKS selama ini justru sering menjadi batu sandungan kebijakan strategis pemerintah
"Ini kan aneh anggota kabinet tapi kok dalam prakteknya selalu head to head dengan sikap resmi pemerintah, seolah mereka itu berperan sebagai partai oposisi yang ada di luar kabinet," tegasnya.

Karena itu, dalam mereshuffle kabinet, Jaringan Nusantara berharap kiranya presiden menerapkan prinsip reward and punishment sebagai salah satu sarana pendidikan politik diantara anggota koalisi

BACA JUGA: Demi Penyidikan Nazar, Politisi PDIP Bakal Dicecar

"Dan mengeluarkan PKS dari kabinet adalah salah satu bentuk implementasi dari penerapan reward and punishment itu," ujarnya
(fas/jpnn)

BACA JUGA: Tahanan Makan Bareng Jaksa, Patrialis Ogah Disalahkan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamwas Segera Klarifikasi Kajati Sumbar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler