jpnn.com - JAKARTA - Potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya pada saat pemungutan suara, 9 Desember mendatang. Namun juga sejak masa pendaftaran, maupun tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung.
"Jadi ada potensi kerawanan yang bisa memicu konflik sosial pada masing-masing tahapan. Inilah yang haru diantisipasi," ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Rabu (16/9).
BACA JUGA: Terungkap! Terdakwa Korupsi Ini Pura-pura Sakit dan Pakai Kursi Roda
Menurut Putut, pada tahapan masa kampanye ada beberapa situasi yang perlu diantisipasi. Antara lain, penegerahan massa, manuver politik incumbent dalam jegal lawan politik, money politik, pemanfaatan fasilitas negara, mobilisasi birokrasi, kampanye terselubung dan bentrok antar massa.
"Sementara pada tahapan pemungutan ada kemungkinan perusakan TPS (tempat pemungutan suara), surat dan kotak suara, menghalangi pemilih ke TPS serta sabotase atau teror. Belum lagi selebaran gelap, buka TPs tak tepat waktu atau otak suara tidak kosong, ini pernah terjadi," ujarnya.
BACA JUGA: Jumlah Babinkamtibmas 62 Ribu, Masih Kurang
Potensi kerawanan juga bisa terjadi jika ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Kemudian pemalsuan kertas suara, penyelenggara dan aparat tak netral dan panitia mengabaikan keberatan.
Lalu adanya formulir palsu atau sengaja dihilangkan, serta penghitungan suara melewati batas waktu.
BACA JUGA: Suap Pejabat Rp7 Miliar, Bos PT BBJ Dituntut 5 Tahun Penjara
"Saat tahapan penetapan paslon terpilih, kemungkinan terjadi pengerahan massa pendukung untuk ikuti proses penetapan. Ini juga berpotensi timbulkan gesekan antar pendukung yang dapat berkembang menjadi aksi anarkis," ujarnya.
"Pada pengesahan/pengangkatan calon terpilih, juga berpotensi rawan. Unjukrasa, penculikan, sabotase dan pembakaran, jadi itulah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan pemicu konfik sosial. Karena itu sinergitas diperlukan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Polri dalam Operasi Mantap Praja 2015 kata Putut, mengerahkan 192.200 personel. Dengan rincian 47.105 personel pengamanan tingkat provinsi dan 134.104 personel tingkat Kabupaten/Kota.
Selain itu kepolisian juga memeroleh tambahan bantuan pengamanan dari personel TNI sebanyak 11.000 orang. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prasetyo: Yayasan Supersemar Mau Bayar Rp 4,4 T, atau Disita
Redaktur : Tim Redaksi