Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen Sarat Kepentingan Pemilik Modal?

Rabu, 29 Juni 2022 – 12:50 WIB
Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menjadi salah satu pembicara pada Diskusi Publik Bersama Ketua DPD RI yang mengangkat tema 'Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan' di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/6). Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, sarat dengan kepentingan para pemilik modal.

Syahganda mengatakan hal tersebut pada Diskusi Publik Bersama Ketua DPD RI yang mengangkat tema 'Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan' di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/6).

BACA JUGA: PBB Gugat Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi

Dalam pandangannya Syahganda terlebih dahulu menyebut tingginya angka kemiskinan menunjukkan pembangunan belum sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Yakni, memakmurkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Sidang Paripurna DPD Putuskan Hal Besar Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

"Ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, puluhan triliun produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit, dan migas telah di ekspor, tetapi nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan," ujar Syahganda.

Syahganda lantas menyatakan setuju dengan pemikiran Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, perlu adanya koalisi untuk perubahan.

BACA JUGA: Jawaban Menohok Hasto Bagi Penentang Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

"Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri."

"Perubahan yang dimaksud LaNyalla antara lain agar rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan presidential threshold (PT) 20 persen pada pemilihan presiden," ucapnya.

Menurut Syahganda, PT 20 persen merupakan bentuk penjaringan kandidat pemimpin nasional yang sarat dengan kepentingan pemilik modal alias dari kaum oligarki.

Syahganda lebih lanjut mengatakan Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan.

"Itu hanya dapat diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon presiden yang tidak bisa lagi diijon oleh oligarki."

"Salah satunya melalui penghapusan PT 20 persen yang saya kira bertentangan dengan UUD 1945," kata Syahganda.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler