jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, gugatan telah didaftarkan ke MK pada Jumat (25/3) kemarin.
BACA JUGA: Presidential Threshold 20 Persen Tidak Sesuai Perintah Konstitusi
Sebelumnya, anggota DPD RI juga mengajukan presidential threshold ke MK pada Kamis (24/3).
Afriansyah optimistis gugatan yang diajukan bakal membuahkan hasil.
BACA JUGA: Tok! DPD RI Bakal Uji Materi Presidential Threshold 20 Persen ke MK
“MK kan sempat bilang yang punya kepentingan hukum adalah parpol peserta pemilu."
"Nah, PBB kini hadir untuk menyambut panggilan konstitusional tersebut dan mengajukan gugatan demi memperjuangkan daulat rakyat,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Sabtu (26/3).
BACA JUGA: Margarito Yakin Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Diterima
Pria yang akrab disapa Ferry ini menilai syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil pemilu sebelumnya, tak sesuai dengan konstitusi.
Dia bahkan menyebut syarat tersebut telah menghilangkan hak konstitusional partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Padahal, hak tersebut diberikan secara jelas dan tegas kepada seluruh parpol peserta pemilu, termasuk PBB tanpa embel-embel perolehan suara,” katanya.
Ferry juga menilai makin banyak alternatif pasangan calon presiden pada pelaksanaan pemilu, bakal makin selektif dan sehat pula persaingan yang ada.
“Nah, salah satunya dengan menguji presidential threshold agar makin banyak alternatif calon presiden. Demokrasi Indonesia harus diselamatkan,” pungkas Ferry.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang