Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan semua keluarga staf kedutaan mereka di Ukraina untuk meninggalkan negeri tersebut di tengah kemungkinan adanya serangan Rusia.
Deplu AS mengatakan anggota keluarga dari staf kedutaan di Kyiv jika mereka harus meninggalkan negeri itu.
BACA JUGA: Ukraina Dalam Bahaya, Jerman Beda Sikap dengan Negara NATO Lainnya
Dikatakan juga staf yang tidak termasuk pekerja esensial untuk meninggalkan Ukraina dengan biaya yang ditanggung Pemerintah Amerika Serikat.
Tindakan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan yang dilakukan militer Rusia di kawasan perbatasan dengan Ukraina.
BACA JUGA: Beda dengan Amerika, Sekjen PBB Percaya Rusia Tidak Berniat Jahat
Meski ada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Jenewa (Swiss), ketegangan masih belum mereda.
Pejabat Deplu AS menekankan bahwa kedutaan mereka di Kyiv tetap buka dan pengumuman tersebut bukan berarti sebagai tindakan evakuasi.
Langkah tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak menunjukkan berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, kata pejabat Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya, Deplu AS menekankan laporan terbaru jika Rusia berencana melakukan aksi militer signifikan terhadap Ukraina.
Namun Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh negara-negara NATO meningkatkan ketegangan dengan menyebarkan berbagai informasi tidak benar.
Departemen Luar Negeri AS menambahkan: "Kondisi keamanan, khususnya di sepanjang perbatasan Ukraina, di Krimea yang diduduki Rusia, dan di Ukraina timur yang dikuasai Rusia, tidak dapat diprediksi dan dapat memburuk dengan sedikit pemberitahuan. Demonstrasi, yang terkadang berubah menjadi kekerasan, terjadi secara rutin di Ukraina, termasuk di Kyiv."
Petunjuk perjalanan, yang sebelumnya sebuah peringatan untuk tidak ke Ukraina karena COVID, telah diubah hari Minggu dengan peringatan yang lebih kuat akibat kemungkinan serangan militer.
"Jangan bepergian ke Ukraina karena meningkatnya ancaman aksi militer Rusia dan COVID-19. Hati-hati di Ukraina karena meningkatnya kriminal dan kerusuhan sipil. Di beberapa daerah risikonya semakin tinggi," demikian pernyataan Deplu AS. AS pertimbangkan kirim pasukan
Amerika Serikat sudah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina, namun sejauh ini belum menawarkan personel untuk dikirim ke sana.
Namun harian The New York Times melaporkan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mengirim seribu sampai 5 ribu tentara ke negara-negara Eropa Timur. Jumlahnya bisa terus ditambah jika ketegangan meningkat.
Seorang pejabat senior AS menolak memberikan konfirmasi, namun mengatakan "kami mengembangkan rencana dan juga berkonsultasi dengan sekutu mengenai opsi yang akan dilakukan."
Departemen Luar Negeri Rusia berulang kali membantah berencana melakukan invasi, namun militer Rusia dilaporkan sudah menguasai sebagian wilayah Ukraina saat mengontrol kawasan Crimea. Rusia juga mendukung kelompok separatis yang menguasai sebagian besar wilayah Ukraina Timur, sekitar delapan tahun lalu.
Pengumuman Deplu AS tersebut muncul sehari setelah pihak berwenang Inggris mengatakan memiliki informasi jika Pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan agar mantan politisi Ukraina, Yevhen Murayev, menjadi calon pemimpin bagi partai pro-Rusia di Kyiv.
Mereka juga mengatakan tuduhan Inggris itu sebagai "penyebaran berita palsu".
Yevhen juga membantah laporan tersebut.
Dia membantah mengadakan kontak dengan pejabat intelejen Rusia dan membantah jika ia bisa bekerja sama dengan Kremlin dan menyebutnya sebagai hal yang "konyol", karena dia mendapat sanksi dari Rusia di tahun 2018.
Inggris sendiri berjanji akan memberikan sanksi berat dengan Wakil Perdana Menteri Inggris, Dominic Raab, yang mengatakan di Sky News bahwa 'akan ada konsekuensi serius bila Rusia mencoba melakukan invasi".
Wires/ABC
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Menyetujui Penggunaan Vaksin Novavax Serta Pil Anti-virus Untuk Pasien COVID