jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Qolbina mengatakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memangkas anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Menurut Elva, total anggaran untuk program KJMU dan program-program terkait dalam APBD 2023 lalu mencapai Rp 782 miliar.
BACA JUGA: Pemprov DKI Cabut Ribuan KJMU, PSI: Contoh Politisasi Alokasi Anggaran
“Namun, mengalami pemangkasan hingga hanya Rp 470 miliar pada 2024 ini,” ucap Elva dalam keterangannya, Kamis (7/3).
Anggota Fraksi PSI itu menyebutkan pada rapat Banggar APBD 2024, fraksinya menyatakan penolakan terhadap pemotongan anggaran Dinas Pendidikan serta menegaskan perlunya anggaran yang tepat guna.
BACA JUGA: Inilah 8 Parpol Peraih Kursi DPRD Karawang, PKS Lumayan, PSI Berapa?
Pemotongan anggaran KJMU, kata dia, tak boleh dilakukan karena merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," kata dia.
BACA JUGA: Boni Hargens Nilai Lonjakan Suara PSI Masuk Akal, Begini Penjelasannya
Fraksi PSI mengaku berkomitmen untuk melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran.
Mereka mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pergeseran anggaran yang lebih bijaksana dan memprioritaskan bidang pendidikan.
"Kami juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan menyarankan pemisahan program bantuan pendidikan menjadi program yang berkelanjutan melalui Dana Abadi Pendidikan," tuturnya.
Sebelumnya keluhan mengenai KJMU yang dipersulit meruak di media sosial X. Bahkan, tagar KJMU dipersulit sempat menjadi trending di media sosial X pada Selasa (5/3).
Hal ini lantaran sejumlah pengguna media sosial yang merupakan mahasiswa mengadukan mengenai pencabutan KJMU.
Setelah banyak yang mengadu, Heru Budi lalu mengajak sejumlah mahasiswa untuk bertemu. Mahasiswa tersebut dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/3).
Dalam pertemuan dengan mahasiswa Heru memastikan KJMU akan tetap berjalan seiring dengan adanya cleansing dan pemadanan data.
"Saya pastikan bahwa mereka yang sudah mendapatkan KJMU sebelumnya, tetap akan bisa mendapatkannya kembali sampai nanti selesai kuliah. Tentu, sambil dilakukan pemadanan data yang tetap berjalan dari person to person,” kata Heru. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Raih 3 Kursi, PSI Berpeluang Pimpin DPRD Tanimbar
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi