jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk kepentingan lain dalam APBD 2024.
Langkah ini dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: DPRD Ungkap Fakta Mengejutkan: Heru Budi Pangkas Jumlah Penerima KJMU
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Qolbina mengatakan bahwa KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," ujar Elva dalam keterangannya, Kamis (7/3).
BACA JUGA: Cabut KJMU Ribuan Mahasiswa, Heru Budi Bilang Dana Tak Cukup
Dia menyebutkan bahwa fraksinya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran.
Mereka mendesak Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk melakukan pergeseran anggaran yang lebih bijaksana dan memprioritaskan bidang pendidikan.
BACA JUGA: DPRD DKI Ungkap Heru Budi Tutup Pendaftaran DTKS untuk Penerima KJMU Selama 1 Tahun
"Kami juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan menyarankan pemisahan program bantuan pendidikan menjadi program yang berkelanjutan melalui Dana Abadi Pendidikan," kata dia.
Tak hanya itu, Fraksi PSI juga menyoroti bahwa seharusnya pemberian KJMU disesuaikan dengan masa studi mahasiswa, yakni untuk jangka waktu setidaknya 4 tahun, bukan setiap tahun menyesuaikan jumlahnya.
Hal ini penting untuk mencegah potensi putusnya studi mahasiswa penerima KJMU akibat fluktuasi anggaran yang tidak menentu.
“Fraksi PSI menegaskan bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kepentingan politik semata,” tuturnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi