JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak cukup hanya meminta maaf kepada rakyat atas tata kelola manajemen pemerintahannya tidak berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasiMenurutnya, yang perlu dilakukan SBY adalah memberikan sanksi yang tegas kepada pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II
BACA JUGA: Disinyalir Diselewengkan, DPR Siapkan Panja Proyek E-KTP
Tjahjo mengatakan banyak instruksi presiden yang tidak mampu dijabarkan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pembantunya atau menteri-menterinya sebagaimana yang pernah dikeluhkan presiden
BACA JUGA: Pengganti Nazaruddin Tak Kenal Yang Diganti
Sudah ada hasil telaahan evaluasi toh masih belum juga bisa dilakukan evaluiasi kabinet dengan baik," kata Tjahjo, Sabtu (10/9), di Jakarta.Sebelumnya, di ulang tahunnya yang ke-62, SBY meminta maaf kepada rakyat atas kepemimpinannya bila tidak mampu memenuhi harapan baik dari sisi memberantas korupsi maupun pengentasan kemiskinan
BACA JUGA: Demokrat Rayakan Harlah ke-10 Secara Sederhana
Namun kata dia, bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini demikian kompleks sehingga diperlukan waktu dan kerja keras serta kebersamaan semua pihak.Permintaan maaf itu dinilai Tjahjo sebagai suatu yang wajarNamun yang perlu diingat, kata dia, banyak program yang dikampanyekan oleh Presiden tapi hingga saat ini belum dijalankan"Yang dijanjikan presiden saat kampanye sangat baik, tapi belum mampu dilaksanakan oleh jajaran pemerintahannyaApapun janji kampanye adalah hutang kepada rakyat yang harus dilaksanakan atau dibayarkan," kata Tjahjo.
Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR membeberkan, banyak keputusan atau instruksi presiden yang tidak bisa ditangkap dan dijalankan dengan baik oleh para menteri-menteri serta kepada badan yang berada di bawah presidenDia memandang egoisme sektoral di kabinet SBY masih kuatReformasi birokrasi belum berjalan, pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan tingkat koordinasi antar kementrian tidak jalan"Jadi, wajar kalau presiden merasa selalu prihatin dan akhirnya meminta maaf kepada masyarakat yang memilihnya," kata dia.
Ia mendesak presiden untuk mengambil tindakan tegas"Penindakan kepada para pembantu yang tidak optimal kerja dan justru menurunkan citra presiden harusnya cepat dilakukanEvaluasi dan tindak tegasJangan sampai terkesan para menteri dan pembantunya menjadi beban dan mensandera presidennya," katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Dukung Pemilukada Pekanbaru Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi