jpnn.com - JAKARTA - Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Daulat P Silitonga, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ia sebelumnya dijadwalkan akan dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, dengan tersangka NA saat masih menjabat Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham dan LSH saat masih Direktur Perdata LSH.
BACA JUGA: Hmmm... Pesawat Aviastar yang Jatuh Itu Dinyatakan Terbang Halal
“Yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan dinas luar dan telah meminta penjadwalan kembali pemanggilannya untuk diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto, Selasa (6/10).
Kejagung sebelumnya menetapkan Nur Ali dan Lilik Sri Hariyanto sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014 dan Nomor: Print-72/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014.
BACA JUGA: Majelis Kehormatan DPR Datangi Polda Metro Jaya, Ada Apa?
Penetapan status tersangka dua mantan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM tersebut, karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi saat pengurusan proses pengangkatan dan perpindahan notaris di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).(gir/jpnn)
BACA JUGA: Tenaaang...Rp109 Miliar untuk Mapolda Jateng
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNPB Akan Coba Bahan Kimia untuk Padamkan Kebakaran Lahan dan Hutan
Redaktur : Tim Redaksi