jpnn.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad mengeklaim konflik sosial di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah tuntas.
Anak buah Moeldoko di KSP itu menyebut pemda bersama kepolisian serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas agama setempat telah menangani konflik tersebut.
BACA JUGA: Ekspresi PPPK Setelah Terima SK, Jangan Lupa Pesan Pak Bupati, ya
Para pihak pun berkomitmen mewujudkan kesepakatan damai dalam waktu yang cepat tetapi tetap demokratis.
Rumadi melihat langkah dari pemkab dan kepolisian di Lombok Barat sudah sangat tepat menyelesaikan kasus itu, karena dapat mengorkestrasi berbagai pihak dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
BACA JUGA: 3 Calon Guru PPPK Mundur, padahal Banyak Honorer Mau Jadi P3K
"Sehingga keributan ini bisa tertangani dengan cepat dan masyarakat kembali hidup dengan damai dan normal," ujar Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (12/6).
Diketahui, pada awal Mei 2022 terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di Desa Mareje, NTB.
BACA JUGA: Setelah Merumahkan Ratusan Honorer, Daerah Ini Kekurangan Guru PNS dan PPPK, Duh
Aksi tersebut dipicu kesalahpahaman antara pemuda Dusun Bangket Lauk dan warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.
Rumadi berharap masyarakat bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap konflik sosial yang terjadi dan meningkatkan kualitas toleransi sosial.
Dia pun meminta pemda dan berbagai pihak dapat menyiapkan deteksi dini sehingga dapat melakukan berbagai antisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi.
Selain itu, forum-forum di masyarakat harus diaktifkan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat.
“Perlu diaktifkan kembali FKUB, Satgas Penanganan Konflik Sosial, dan forum lainnya agar pemda dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi," ucap pejabat KSP itu. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam