jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR M Syafii mengaku heran dengan sikap kepolisian dalam menyikapi rencana aksi unjuk rasa damai pada Jumat mendatang (4/11) guna menyuarakan penegakan hukum terhadap Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.
Bahkan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam Aksi Bela Islam II itu, wilayah hukum Polda Metro Jaya ditetapkan ke dalam status Siaga I. Porli juga menarik pasukan Brimob yang selama ini ditempatkan di daerah menjaga DKI Jakarta.
BACA JUGA: Hamdalah, Nusantara Mengaji Bisa Dipasang di Android
"Mengherankan juga republik ini mempertaruhkan keamanan negara, mempertaruhkan kesatuan dan persatuan bangsa hanya untuk seorang yang bernama Ahok," kata Syafii kepada JPNN.com di Jakarta, Minggu (30/10).
Politikus Gerindra itu menilai kasus dugaan penistaan Alquran olah Ahok sebenarnya merupakan persoalan yang angat sederhana. Kasusnya berkaitan dengan Pasal 156 a KUHP tentang delik penghinaan agama yang ancaman hukumannya paling tidak lima tahun penjara.
BACA JUGA: Tour de Linggarjati Perkenalkan Alam Kuningan dan Angklung
"Padahal kan cukup dengan melaksanakan dan menaati hukum, situasi seperti ini kan nggak perlu ada. Sederhana saja kok, tangkap Ahok, ya diproses. Selesai. Cuma itu saja masalahnya, tidak ada masalah lain," ujar Syafii.
Karenanya dia merasa heran pada polisi yang berani mempertaruhkan hal besar demi Ahok. Sebab, calon petahana pada pilkada DKI Jakarta itu seolah-olah kebal hukum.
BACA JUGA: Hentikan Dugaan Suap Kajati DKI, Eks Komjak Sebut KPK Penakut
"Ahok ini seperti warga negara kebal hukum, temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) tentang audit investigasi yang diminta KPK tentang Sumber Waras, jelas melanggar hukum, menimbulkan kerugian negara, ya tidak ditindaklanjuti juga," ungkapnya.
Syafii justru curiga ada pihak yang mamu membuat rusuh pada unjuk rasa 4 November nanti. Jika itu sampai terjadi, berarti ada peran pemerintah.
Padahal tuntutan warga sangat simpel. Yakni meminta Ahok diadili.
"Kecuali masyarakat menuntut republik dibubarkan itu harus siaga satu. Masyarakat menuntut Pancasila diganti saya ikut siaga satu. Tapi masyarakat cuma menuntut yang menista agama ditangkap, kemudian negara siaga satu, kan ngeri republik ini," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo 4 November People Power, Jangan Ditanggapi Represif
Redaktur : Tim Redaksi