jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, terkait rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam suratnya Andre mengatakan, revisi seharusnya menjadi momentum bagi kebangkitan perusahaan-perusahaan lokal dalam mengelola potensi sumber kekayaan alam Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
BACA JUGA: Enam Hal di RUU Pertembakauan Ini Perlu Jadi Perhatian
"Semua orang tahu, salah satu tujuan revisi justru untuk memuluskan langkah Freeport dan Newmont agar tetap bisa mengekspor mineral mentah. Revisi ini justru menganakemaskan dua perusahaan di satu sisi dan menganaktirikan perusahaan BUMN (Antam) di sisi yang lain," tutur Andre dalam surat terbukanya, Kamis (15/12).
Menurut Andre, Antam sebagai perusahaan plat merah di bawah Kementerian BUMN, seharusnya diberi kesempatan mengekspor bijih nikel dengan kadar 1,7 ke bawah. Namun justru hal tersebut ditentang sejumlah pihak di pemerintahan.
BACA JUGA: Antam Lakukan Penjualan Perdana Produk GFA
Padahal selama ini kata anak buah Prabowo Subianto ini, bijih nikel dengan kadar 1,7 ke bawah, tidak bisa dimanfaatkan perusahaan smelter dalam negeri. Smelter yang ada di Indonesia biasanya mengkonsumsi bijih nikel kadar tinggi, yakni kadar 2,0.
"Jadi pak presiden, bijih nikel lowgrade selama ini terbuang sia-sia. Ini sama saja menghilangkan potensi pendapatan negara. Sekarang potensi itu dimanfaatkan luar biasa oleh Pemerintah Philipina dengan menjual bijih nikel kadar rendah 50 USD per ton. Bisa dibayangkan seandainya PT Antam diberikan kesempatan mengekspor 20 juta ton per tahun yang tidak bisa diserap smelter dalam negeri," ucap Andre.
BACA JUGA: Misbakhun: Putusan MK Bukti Tax Amnesty Sejalan dengan Konstitusi
Andre berkeyakinan, jika BUMN diberi kesempatan melakukan ekspor, dalam lima tahun setidaknya bisa membangun lima smelter tanpa harus disuntik dana melalui penyertaan modal negara (PMN).
Belum lagi daerah lokasi kekayaan alam ikut berkembang dan ribuan tenaga kerja terserap serta mendapatkan manfaat dari Antam.
"Pak Presiden, sekali lagi jangan anaktirikan Antam. Saya kira ada dua pihak yang takut jika Antam diberi kesempatan ekspor. Pertama, investor dari Tiongkok, mereka ingin mengendalikan bijih nikel Indonesia tetap rendah yang pada gilirannya menyebabkan ratusan tambang nikel gulung tikar," ujar Andre.
Kemudian pihak kedua menurut Andre, Philipina. Karena dengan tidak diizinkannya Antam mengekspor bijih nikel berkadar rendah, maka negara tersebut akan terus mendapatkan keuntungan.
"Pak Presiden, negara ini butuh pejabat yang membela kedaulatan SDM dan kepentingan bangsa, bukan membela kepentingan asing," pungkas Andre.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyebab Plaatfon Roboh di Terminal 3 Versi Konsorsium
Redaktur : Tim Redaksi