jpnn.com - JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo dalam perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Bareskrim Polri terus dikritik. Salah satunya dari DPP Partai Gerindra, yang menilai arahan Jokowi tak jelas.
"Kami sangat kecewa dengan respons presiden karena tidak memberi arahan yang jelas kepada KPK dan kepolisian," Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat dihubungi, Sabtu (24/1).
BACA JUGA: Bibit: Kan Bisa Bicara Baik-baik dengan KPK
Menurutnya sengketa yang terjadi antara KPK dengan Polri seperti yang dipertontonkan kemarin sudah ada preseden. Hanya saja bedanya ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan kewenangannya yang besar sesuai undang-undang.
Di mana, presiden selaku kepala negara bisa melakukan langkah-langkah darurat untuk menyelesaikan masaah darurat. "Tapi Presiden Jokowi tidak melakukan itu karena seperti tersandera oleh partai politik pendukung sehigga tidak menggunakan wewenangnya," ujar Muzani. (fat/jpnn)
BACA JUGA: KPK vs Polri, Media Asing: Ujian Jokowi Janjikan Pemerintahan Bersih
BACA JUGA: Diserang Segala Lini, KPK Akhirnya Pincang juga
BACA ARTIKEL LAINNYA... Publik Diminta Lihat KPK dan Polri dengan Seimbang
Redaktur : Tim Redaksi