jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon membantah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH yang menyudutkan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jansen menjelaskan tidak ada yang salah dengan anjuran SBY yang disampaikan 8 Juni 2018 di Madiun, Jawa Timur, agar aparatur negara bersikap netral dalam pilkada. "Apa yang salah dari peringatan tersebut?" kata Jansen, Kamis (21/6).
BACA JUGA: Petinggi PDIP Serang Balik Pernyataan SBY
Dia mengatakan, undang-undang memang telah secara tegas mengatur bahwa aparat TNI, Polri, dan BIN harus bersikap netral dan tidak memihak dalam pilkada dan pemilu.
"Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat "SBY Panik". Tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini! Kalau istilah kami di Medan sudah diingatkan malah kepala batu Bambang DH ini," jelasnya.
BACA JUGA: Eva K Sundari: Zaman SBY juga Pernah Pj Gubernur dari Polri
Dia menduga jangan-jangan yang sekarang panik adalah Bambang DH dan PDI Perjuangan. Apalagi, setelah Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin telah resmi dibebastugaskan oleh Kapolri karena dugaan keterlibatan dan keberpihakannya terhadap calon gubernur yang didukung oleh PDIP, partainya Bambang DH di Pilgub Maluku.
"Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan Pak SBY di atas menjadi sangat berdasar dan menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," papar Jansen.
BACA JUGA: Klaim Sandiaga Bikin Mas AHY Kurang Sreg, Ini Sebabnya
Sekali lagi, kata dia, Partai Demokrat mengingatkan menjelang H-7 pencoblosan pilkada 2018 agar Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU.
"Agar pilkada kita ini bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Sekali lagi imbauan ini bukan karena kami Partai Demokrat panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI Polri yang menjadi korban di Pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku," katanya.
Dia mengatakan, SBY adalah pelaku sejarah dan salah satu penggagas reformadi TNI Polri. Selama 10 tahun memimpin negeri ini terbukti, walaupun berlatar belakang jenderal militer, SBY selalu menjaga agar TNI, Polri dan BIN ini menjaga netralitasnya dalam pilkada, pemilu dan politik.
"Legacy inilah yang harusnya dijaga dan diteruskan oleh pemerintah sekarang, karena UU pun nyatanya masih mengatur hal demikian itu sampai saat ini," katanya.
Jansen juga menepis tuduhan Bambang terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemenangan cagub Khofifah Indar Parawansa.
Dia mengatakan Bambang DH harusnya lebih cermat memahami alat bukti sebelum berpendapat kepada publik. Selama ini tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa petugas pendamping bantuan PKH memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pemenangan Khofifah.
Sisi lain, seandainya banyak elemen masyarakat penerima bantuan PKH di Jatim yang simpatik dan menyambut positif pencalonan Khofifah, justru itu menggambarkan dia pemimpin yang dipercaya dan dibutuhkan oleh rakyat karena keberhasilan nyatanya saat mengemban tugas dan amanah sebagai menteri sosial.
Dia mampu menjalankan program pengentasan kemiskinan ditengah penderitaan dan susahnya rakyat. Bahkan karena keberhasilan Khofifah, itu menjadi program prioritas Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Petinggi PDIP Serang Balik Pernyataan SBY
"Ingat, PKH adalah program andalan SBY yang dilanjutkan Jokowi karena sangat bermanfaat bagi rakyat. Jadi apa yang disampaikan Bambang DH terkait PKH ini justru menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Program prioritas Presiden Jokowi malah dia kritik sendiri," paparnya.
Karena ini terkait Pilkada, kata dia terkait PKH sampai saat ini sama sekali tidak pernah masuk domain tindakan pelanggaran regulasi pemilu. "Jadi sekali lagi tuduhan Bambang DH ini sumir, kabur, tidak berdasar sama sekali dan terpercik kemuka sendiri kembali," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik- Detik Menjadi Ketua MPR, Zulhas Dibawa ke Rumah SBY
Redaktur & Reporter : Boy