jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Syarif Hasan menyarankan, jika calon Kapolri Komjen Budi Gunawan lolos dalam fit and proper test di komisi III DPR, sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak melantiknya.
"Paling bagus adalah mencabut (surat presiden). Kalau lolos di DPR sebaiknya itu (Budi Gunawan) tidak dilantik oleh Presiden (sebagai kapolri). Itu aja," kata Syarif Hasan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Budi Gunawan Lega Sudah Beri Klarifikasi di Komisi III
Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini menegaskan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri murni didasari status hukumnya di KPK.
Partai Demokrat menurutnya menilai mekanisme penunjukan kapolri oleh Presiden Jokowi sudah sesuai undang-undang. Jokowi juga sudah menjalankan hak prerogatifnya. Hanya saja dari sisi kepatutan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini menilainya tidak tepat.
BACA JUGA: Soal Dugaan Ada yang Jegal Karirnya, Ini Jawaban Komjen Budi
"Kan sudah jelas, status hukumnya itu salah satu, etiknya juga. Ya kita mempersilahkan untuk jalan terus fit and proper test, karena semuanya jadi pertimbangan. Kami tidak bisa berikan masukan atau intervensi. Kamis di partai melihat dari kepatutannya tidak pas, makanya kami tidak ikut," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Garap Black Box QZ8501, KNKT Didesak Kerja Lebih Cepat dan Terbuka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dua Program Prioritas Calon Kapolri Pilihan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi