jpnn.com - JAKARTA - Upaya Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak dana aspirasi Rp 20 miliar, yang dibungkus melalui Usulan Program Pembangunan Daerah pemilihan (UP2DP), dalam sidang paripurna DPR, Selasa (23/6), sempat dicemooh oleh mayoritas anggota dewan.
Itu terjadi ketika juru bicara fraksi NasDem, Johnny G Plate menyatakan sikap fraksinya menolak program tersebut masuk dalam RAPBN 2016. Saat itu, Johnny tak mau dana aspirasi disisipkan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
BACA JUGA: KPK Ingatkan SDA Tak Gunakan Isu Agama demi Kepentingan Pribadi
"Keputusan terkait UP2DP untuk dilakukan melalui Musrenbang 2016 yang jadi acuan RUU APBN 2017. Kami menolak apabila itu dilakukan dengan menyisipkan program ini di RAPBN 2016," kata Johnny, disambut sorakan dari mayoritas anggota yang mendukung dana aspirasi.
Usai sidang, anak buah Surya Paloh itu mengaku tidak mempersoalkan cemoohan tersebut. Anggota Komisi XI DPR itu menilai itu hal biasa dalam demokrasi. Justru yang dia tak terima adalah adanya pemaksaan kehendak dari Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang yang ngotot mengetok palu tanpa melalui proses musyawarah mufakat.
BACA JUGA: Ternyata, Mayoritas Aturan dalam Dana Aspirasi justru dari PDIP
"Dalam demokrasi itu biasa, disorakin silakan. Ini bukan soal mayoritas minoritas ini soal substansi masalahnya. Itu pemaksaan kehendak, ini kepentingan pragmatis dan terlalu kedepankan kepentingan kelompok. Di sinilah kegagalan DPR mempertemukan kepentingan kelompok dengan kepentingan nasional," tandas Wakil Ketua Fraksi NasDem itu.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Menlu Retno: Pembajak Tanker Malaysia Belum Tentu WNI
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dituding Menista Agama dan SDA, Ini Reaksi Ruki Cs
Redaktur : Tim Redaksi