jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati meminta penutupan secara total kantor-kantor pemerintahan yang tidak termasuk kategori 11 layanan publik, di wilayah DKI Jakarta.
Langkah ekstrem ini perlu diambil karena tingginya penyebaran Covid-19 di Ibu Kota dan sekitarnya, antara lain disumbang dari klaster kantor-kantor pemerintahan.
BACA JUGA: Anak Buah Surya Paloh Pertanyakan Relevansi Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Corona
Oleh karena itu, dia meminta adanya langkah konkret untuk memutus mata rantai klaster kantor pemerintahan tersebut.
"Saya mengusulkan agar kantor pemerintahan yang tidak masuk kategori 11 unit layanan publik untuk ditutup total. Ini perlu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19," ujar Okky di Jakarta, Senin (21/9).
BACA JUGA: Klaster Covid-19 Jakarta: Kemenkes 252, Kemenhub 175, KPK 106
"Para pegawai dapat bekerja dari rumah seperti saat PSBB awal di Jakarta."
Mantan anggota DPR RI itu khawatir jika tidak segera diantisipasi, maka kantor pemerintahan dapat melahirkan klaster baru seperti klaster keluarga, klaster kompleks perumahan dan seterusnya.
BACA JUGA: Begini Hukuman Bagi Pelanggar Protokol Covid-19 di Kota Padang
"Harus diputus mata rantainya. Makanya butuh kebijakan yang ekstrem," tegas peragawati senior itu.
Selain itu, dia meminta data mengenai klaster kantor pemerintahan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah.
"Temuan-temuan di lapangan itu merupakan data yang harus dijadikan basis untuk merumuskan kebijakan. Data-data itu jangan didiamkan saja," katanya menambahkan.
Anak buah Surya Paloh di Partai Nasdem ini juga menginginkan ada solusi mengenai penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga yang kemungkinan akan terganggu akibat kebijakan kantor pemerintahan tutup total.
"Perlu dicari rumusan agar penyerapan anggaran tetap maksimal. Apalagi, saat ini bulan krusial menjelang tutup tahun," pungkasnya.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam