jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan saat ini pihaknya berupaya menuntaskan sisa pekerjaan rumah program pengadaan e-KTP.
Pekerjaan utamanya adalah menyediakan blangko untuk dijadikan e-KTP.
BACA JUGA: Tenang Bro...Itu Strategi KPK
Saat ini, proses tender masih berjalan. Meskipun, diakui Tjahjo, para pegawainya masih ketakutan dengan kasus korupsi e-KTP yang berjalan saat ini.
’’Pejabat kami ini 68 orang, selama setahun dipanggil-panggil penyidik KPK,’’ ujarnya, saat ditemui di kompeks Istana Kepresidenan kemarin (15/3).
BACA JUGA: Hari Ini Sidang Korupsi e-KTP Hadirkan 8 Saksi
Itu belum termasuk staf, tim lelang, dan pejabat di daerah yang juga terkena imbas.
Hal itu menghambat proses lelang blangko E-KTP untuk sekitar 4,5 juta warga yang sudah merekam data.
BACA JUGA: Yakinlah, Elektabilitas Golkar Tak Terimbas Kasus e-KTP
Seharusnya, lelang sudah selesai pada 2016. Yang terjadi, sampai bulan ini proses lelang masih berlangsung.
Pihaknya mengupayakan agar proses lelang bisa berlangsung lebih cepat.
Sehingga, akhir tahun ini pekerjaan rumah tersebut benar-benar tuntas.
Setelahnya, proses pencetakan ektp akan berlangsung normal kembali sesuai dengan siklus.
Tjahjo menjamin, harga yang dipatok untuk tender kali ini di bawah Rp 10 ribu.
Berbeda dengan tahun 2011 di mana ada indikasi mark up dari Rp 4.700 menjadi Rp 16.000.
Diperkirakan memang lebih mahal dari Rp 4.700 karena sudah terpengaruh berbagai hal selama lima tahun terakhir, termasuk kurs USD. Belum lagi ongkos produksi yang juga naik.
’’Chipnya itu nyetaknya masih di luar negeri, itu yang menjadi problem,’’ lanjut politikus PDIP itu.
Dia berharap dengan tender yang dilakukan saat ini, kaualitas E-KTP yang dihasilkan bisa lebih baik.
Terutama, jangan sampai chip tersebut tidak berfungsi dengan baik saat digunakan untuk keperluan administrasi.
Dia mengingatkan, sudah lebih dari 130 instansi yang menjalin MoU dengan Kemendagri untuk penggunaan e-KTP dalam urusan pelayanan administrasi.
Setelah pekerjaan rumah 4,5 juta e-KTP beres, pihaknya bisa mencetak lagi dengan normal.
Setiap tahun, kemendagri diperkirakan mencetak sekitar 3 juta keeping e-KTP.
Itu mencakup pengajuan baru, penggantian e-KTP yang rusak dan hilang, dan perubahan data.
Seperti pindah alamat, data pendidikan, atau perubahan status dari lajang menjadi menikah. (tyo/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Yakin Ganjar Bersih dari Duit e-KTP, Nih Alasannya
Redaktur & Reporter : Soetomo