jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Silvia Devi Soembarto mengingatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) tak berprasangka buruk alias suuzan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berada di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri. Silvia menduga ada perubahan sikap ICW terhadap lembaga antirasuah itu.
“ICW selama ini menjadi mitra KPK. ICW berada di garda terdepan apabila KPK diserang. Namun kini ICW berbalik menyerang KPK dan pemerintah. Ada apa sebenarnya dengan ICW?” ujar Silvia melalui layanan pesan, Selasa (31/12).
BACA JUGA: ICW Tuding Presiden Jokowi Jadi Sponsor Pelemahan KPK, Begini Analisisnya
Sebelumnya ICW dalam jumpa pers Minggu lalu (29/12) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menjadi sponsor upaya pelemahan terhadap KPK. Selain itu, ICW juga menyebut komisioner KPK 2019-2023 merupakan yang terburuk sepanjang eksistensi lembaga antirasuah itu.
Silvia mengatakan, tuduhan ICW itu sarat dengan prasangka buruk. Menurutnya, tuduhan itu lebih sarat nuansa emosional.
BACA JUGA: Firli Bahuri Tangkis Tuduhan ICW yang Sudutkan Jokowi
Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menambahkan, memang ICW telah melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi pejabat KPK. Di antaranya adalah Bambang Widjojanto yang notabene pendiri ICW dan menjadi komisioner KPK 2011-2015.
Selain itu ada pula Febri Diansyah yang kini menjadi kepala Biro Humas KPK. Mantan juru bicara KPK itu sebelumnya merupakan peneliti di ICW.
BACA JUGA: Ngabalin: ICW Sudah Berbuat Apa Untuk Republik Ini?
Hanya saja, kata Silvia, ICW sebagai LSM antikorupsi seharusnya bersikap profesional dan menjalankan peran check and balance terhadap pemerintah. “Bukan malah mencibir dan emosi karena tidak ada kadernya masuk sebagai petinggi KPK,” Ungkap Silvia.
Lebih lanjut Silvia juga meminta ICW memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK saat ini untuk bekerja. “Beri kesempatan pimpinan baru KPK bekerja maksimal memerangi korupsi, dari mengedepankan pencegahan, penindakan, sampai penuntutan hukum,” pungkasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni