jpnn.com - ANAMBAS - Seluruh daerah penghasil minyak dan mas (migas) di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau meminta pemerintah pusat lebih transparan dalam menentukan besaran dana bagi hasil (DBH), terutama bagi daerah penghasil migas. Permintaan tersebut disampaikan pada Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) di Bali beberapa waktu lalu.
Hanya saja, saat permintaan itu disampaikan tidak ada pihak dari pemerintah pusat. Sehingga, tuntutan itu belum bisa didengar langsung baik oleh pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah pusat.
BACA JUGA: Gubernur Gorontalo Ingin Krisis Listrik Segera Teratasi
”Kami sudah sampaikan itu pada forum tapi sayang perwakilan dari pemerintah pusat dan dari perusahaan tidak datang,” kata Kepala Bidang Bagi Hasil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Galuh Ibrahim seperti dikutip Batam Pos.
Menurutnya, perlu transparansi tentang penghasilan perusahaan per tahun, faktor pengurangan-pengurangan seperti kewajiban perusahaan kepada pemerintah dalam pembayaran pajak, cost recovery, fee dan lain sebagainya yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
BACA JUGA: KPK Soroti Alih Fungi Lahan Hijau Kali Code untuk Hotel
“Sekarang ini yang kami tahu hanya itu-itu saja. Lifting sekian DBH sekian. Jangan sampai lifting naik tapi DBH turun,” ungkap Galuh.
Dengan adanya transparansi tersebut, maka pemerintah daerah lebih mudah dalam menghitung angka DBH bagi daerahnya sendiri. ”Karena kurang transparan, maka terkadang penetapan DBH oleh pemerintah pusat pertahun sering berubah-ubah,” ungkapnya.
BACA JUGA: Media Diminta Turut Promosikan Program Desa
Tahun lalu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memerkirakan pendapatan daerah dari DBH sekitar Rp 1,39 triliun. Namun, realisasi uang yang turun hanya sekitar Rp 1,18 triliun sehingga pemerintah daerah terpaksa mengalami defisit anggaran.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Hujan, Warga Rela Berdarah
Redaktur : Tim Redaksi