Anas Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden

SURABAYA - Wacana gubernur tak perlu dipilih langsung alias ditunjuk saja oleh presiden kemarin dibahas para tokoh dan pakar di seminar yang dihelat The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)Hampir semua pembicara tidak setuju jika gubernur ditunjuk langsung

BACA JUGA: Evaluasi BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial

Acara yang merupakan rangkaian Otonomi Awards 2011 itu dilaksanakan di The Empire Palace, Surabaya

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, sebelum berbicara tentang setuju atau tidak setuju soal penunjukan gubernur oleh presiden, ada satu hal yang harus diperhatikan

BACA JUGA: Kecil, Peluang Muchdi PR Jadi Pengurus Harian PPP

Yakni, posisi gubernurMenurut dia, jika gubernur diposisikan sebagai kepala daerah dan kepala wilayah seperti sekarang, ide bahwa gubernur seharusnya diangkat oleh presiden menjadi tidak relevan

BACA JUGA: Demokrat Cari Figur Pengganti Azhar Laena

Kecuali, ada kesepakatan soal perubahan konsensus bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dan bukan dalam konteks mengimplementasikan otonomi daerahNamun, merealisasikan itu juga tidak mudahSebab, hal itu membutuhkan amandemen konsensus

Karena itu, menurut Anas, saat ini lebih baik fokus pada penguatan sistem yang sudah berlakuYakni, gubernur dipilih secara langsung melalui pilkada"Nah, jika kemudian ada banyak kelemahan, pelaksanaan sistem itu harus diperbaiki," paparnya

Anas menambahkan, sebuah koreksi seharusnya merupakan ide baruBukan kembali ke ide lama dengan menyerahkan pemilihan gubernur melalui DPRD atau ditunjuk presidenAnas setuju bahwa pemilihan langsung memang masih memiliki banyak celahSalah satunya memakan anggaran jumbo"Saya setuju jika biaya pilkada boros dan menyedot anggaran APBD lebih besar," ujarnya

Namun, menurut dia, bukan berarti tidak ada jalan untuk efisiensiSalah satu bentuk efisiensi bisa dilakukan dengan memangkas anggaran pencetakan surat suaraMisalnya, surat suara pilkada tak harus dicetak berwarna, melainkan cukup hitam putih"Jenis kertas dan ukuran surat suara disesuaikan sehingga menekan biaya," tuturnya

Selain itu, kata Anas, pemilihan kepala daerah oleh DPRD belum tentu lebih murah"Kalau ada banderol suara bagaimana" Satu suara berapa" Seperti yang terjadi sebelumnya," bebernya.

Anas mengatakan, pemilihan gubernur oleh presiden harus melalui amandemen konstitusi dan itu bukan perkara mudahSebab, hal itu merupakan kewenangan DPD dan membutuhkan proses panjangKarena itu, kata Anas, Demokrat menganggap pemilu langsung masih merupakan jalan terbaik walau ada kekurangan di sana-siniMenurut dia, jika ingin memperbaiki sistem, hendaknya tak sekadar pilkada gubernurNamun, juga menyangkut birokrasi pemprov, relasi gubernur, dan DPRD, maupun konstelasi politik di kalangan legislatif

Selain Anas, pembicara yang hadir adalah Dr Laode Ida (Wakil Ketua DPD), Chairuman Harahap SH MM (Ketua Komisi II DPR dari Golkar), Dr I Made Suwandi (ataf ahli Mendagri), Erman ARahman (director for local economic goverment The Asia Foundation), Prof Dr Mas"ud Said (pakar otoda dari UMM), Siti Zuhro (peneliti LIPI), dan Wawan Sobari (research executive JPIP)Acara tersebut dimoderatori Drs Haryadi (dosen FISIP Unair)

Laode Ida juga sepakat dengan AnasDia menegaskan pentingnya kepala daerah dipilih secara langsungYaitu, sesuai dengan konstitusi, kepala daerah harus dipilih secara demokratisKarena itu, yang harus dilakukan adalah konsolidasi demokrasi untuk memperbaiki kelemahan selama pilkada berlangsungSelain itu, dipastikan kepala daerah yang terpilih mewujudkan agendanya
Chairuman Harahap setali tiga uang

"Pemimpin itu harus dipilih langsung oleh rakyatTapi, sarananya harus benar," tandasnyaHal yang sama ditegaskan ZuhroDia mengapresiasi penelitian yang dilakukan JPIP bahwa cukup banyak responden yang menginginkan gubernur ditunjuk presidenNamun, kata dia, sasaran respons juga harus diperhatikan

Menurut dia, hak konstitusional warga negara adalah dipilih dan memilih"Karena itu, jangan beri kesempatan langsung kepada presiden untuk memilih," cetusnyaSebab, kata dia, bagaimana presiden bisa mempertanggungjawabkan pilihannya"Sekarang jaketnya biru, terus nanti seragamnya berganti, bagaimana" ujarnya

Tak urung, pendapat para pembicara mendapat kritik dari peserta seminar yang memiliki pendapat berbedaSebab, sebagian peserta ada yang menginginkan penunjukan gubernur dilakukan presiden(kit/c2/kum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Luncurkan Forum Perempuan