DPD Luncurkan Forum Perempuan

Kamis, 14 Juli 2011 – 01:10 WIB

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara resmi meluncurkan Forum Perempuan untuk Indonesia (FPUI) sebagai wadah menampung aspirasi untuk hak-hak kaum hawa tersebutOrganisasi yang dipelopori Wakil Ketua DPD GKR Hemas ini akan merespons isu-isu aktual di berbagai bidang, seperti  pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan hukum.

"Tujuan wadah ini untuk membangun kerja kemitraan dalam merealisasikan hak dasar warga negara yang tercantum dalam konstitusi

BACA JUGA: Ketua DPR Janji Sampaikan Aspirasi Partai Gurem

Nanti juga kita bisa melakukan studi konprehensif terhadap kelompok rentan dan marjinal, berikut dengan rekomendasinya," ujar Hemas saat launching di Lobi Gedung DPD Jakarta, Rabu (13/7).

Ratu Kraton Jogja ini menyampaikan, sekarang ini salah satu isu utama yang harus dikawal forum perempuan adalah undang undang pemilu
Sistem terbuka dalam demokrasi di Indonesia membuat perempuan mempunyai halangan.

"Kita sepakat bicara undang undang pemilu

BACA JUGA: Megawati Pecat Dua Kader PDIP NTB

Tidak hanya menuntut 30 persen kuota perempuan saja
Tapi elite partai politik harus memahami kepentingan perempuan di legislatif yang diperintahkan konstitusi," tegas Hemas.

Hal serupa diungkapkan Titi Sumbung dari PD Politik

BACA JUGA: Mundur dari Demokrat, Zaenal Maarif Khawatirkan SBY

Menurutnya, kendala terbesar selama ini adalah mainsetNilai-nilai yang memang harus berubah selama ini mengkondisikan perempuan di tempat domestik

"Kita tidak tahu haknyaKemandirian perempuan harus kita jangkauIni yang bisa diterjemahkan dalam kebijakanTermasuk politik anggaranSekarang ini masih tidak adil," ujarnya.

Perwakilan KB Atashendartini Habsjah mengatakan, perempuan memiliki 40 hak yang sudah tercantum dalam konstitusiSeharusnya pemerintah konsisten mengimplementasikan"Semua di privatisasi, di mana perumpuan dapat haknyaKami berharap forum perempuan menyusun langkah-langkah strategis pemenuhan hak-hak perempuan," ujarnya.

Masrucha, perwakilan Komnas Perempuan menambahkan, perlu sinergi perempuan di dalam dan luar parlemenHak konstitusi adalah hak asasi yang melekat ke semua warga negara termasuk perempuanTapi, sekarang masih termarjinalkan haknya"Posisi masih di ranah kedua dalam parlemenIni bagian yang kita dorong penegakannya," ucap Masrucha(cdl)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inisiasi Andi Nurpati jadi Pangkal Surat Palsu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler