JAKARTA - Penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM), menimbulkan kemarahan dari parlemenKomisi I DPR sebagai badan yang membidangi pertahanan dan luar negeri mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan diplomatik tegas kepada Malaysia.
"Kejadian ini harus digunakan untuk menekan Malaysia," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, wakil ketua Komisi I DPR dalam keterangan pers kepada wartawan di ruang tunggu Komisi I, Jakarta, kemarin (16/8).
Gumiwang menyatakan, penahanan tiga petugas DKP itu mencoreng momen hari kemerdekaan RI yang jatuh pada hari ini
BACA JUGA: Polda Gelar Rakor Kamla
Tanpa alasan yang jelas, MPM menahan tiga petugas DKP, yang saat itu tengah menangkap tujuh nelayan MalaysiaBACA JUGA: RI-Malaysia Tukar Tahanan
"Tiga orang ini harus bebas, karena mereka berada di perairan saat bertugas," kata dia.Menekan Malaysia, kata Gumiwang, tidak cukup hanya mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia
BACA JUGA: Protesnya Cuma Lisan, Diplomatiknya Ragu?
Yakni, menarik kedutaan RI yang berada di Malaysia"Kami ingin pemerintah lebih berani dalam masalah ini," tegas politisi Golkar itu.Gumiwang mengusulkan agar ada pemanggilan kepada perwakilan duta besar Malaysia, sesegera mungkinDubes Malaysia harus menjelaskan alasan penangkapan tiga petugas DKP ituJika perlu, Komisi I DPR juga akan melakukan pertemuan dengan parlemen Malaysia.
Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menambahkan, pemerintah Indonesia selama ini cenderung mengambil langkah silent diplomacy, dalam setiap penyelesaian masalah batas negaraNamun, silent diplomacy itu bukan solusi yang benarKarena terbukti, Malaysia kerap melanggar batas wilayah RI berkali-kali"Silent diplomacy itu hanya seolah-olah masalah selesai, padahal tidak pernah usai," kata Helmy di tempat yang sama.
Politisi PDIP itu menilai, sudah saatnya pemerintah menunjukkan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak nyaman atas ulah ituSalah satunya, tentu dengan menarik kedutaan RI di MalaysiaHelmy juga mendesak agar ketiga DKP itu dibebaskan saat pada momen kemerdekaan hari ini juga"Martabat kita harus dijaga," kata Helmy.
Ketua Komisi I Kemal Azis Stamboel menyatakan, sudah saatnya pemerintah RI bersama Malaysia segera melakukan ratifikasi garis batas kedua negaraPemerintah Malaysia tidak bisa beralasan menolak membahas garis batas itu, sebelum perjanjian ratifikasinya dengan Singapura belum selesai"Momen ini juga tepat untuk meningkatkan standar pengamanan di garis batas," ujar AzisDPR yang memiliki hak budgeting, bisa mengusulkan adanya persenjataan bagi aparat yang bertugas di perairan garis batas.
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menganggap sikap pemerintah dalam menangani kasus tersebut masih tidak tegas"Seharusnya kalau mau, suruh itu pulang Dubes MalaysiaMereka (Malaysia, Red) harus minta maaf secara terbuka atas nama negara," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR ituMenurut dia, peristiwa tersebut sudah menjadi pelecehan kedaulatan wilayah"Ini negara besar dan berdaulat," tegasnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Djoyo Suyanto menegaskan proses penyelesaian masalah tersebut kini tengah ditangani secara intensif oleh KemenluDia masih belum mau berkomentar banyakTermasuk saat ditanya wartawan mengenai opsi untuk melakukan pertukaran tiga petugas DKP dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan pihak Indonesia.
"Yang jelas, saat ini, sedang ada proses yang ditangani Kemenlu," tegas Djoko usai menghadiri pidato kenegaraan presiden di Gedung ParlemenSementara itu Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat mengutuk penahanan tiga aparat DKP oleh Marine Police Malaysia (MPM)
Faisal mengancam jika pemerintah Malaysia tidak segera membebaskan tiga aparat Indonesia itu, maka pihaknya tak segan-segan akan men-sweeping warga Malaysia yang tinggal di Indonesia"Kami akan mengusir merekaTargetnya kota-kota yang jadi kantong warga Malaysia," ucapnyaDia menyebutkan Surabaya, Yogyakarta dan Bandung adalah tiga kota yang menjadi target utamanya"Di kota itu kan banyak mahasiswa Malaysia," imbuhnya dengan nada tinggi
Selain itu bandara internasional juga menjadi perhatian FosadFaisal mengatakan akan menghadang warga negeri Jiran yang hendak masuk melalui bandaraNamun pihaknya enggan memberitahu secara detail kapan pihaknya kan melancarkan aksi itu"Pokoknya dalam waktu dekat," katanya mengancam.
Apakah tidak takut akan terjadi bentrok dengan aparat keamanan? Suara Faisal langsung meninggi"Kami tidak takut bentrok dengan siapapun," jawabnyaBahkan menurutnya pihaknya sengaja akan membuat gejolak, agar pemerintah benar-benar memperhatikan kedaulatan NKRIMenurutnya kedaulatan negara adalah harga diri bangsa yang tidak bisa ditawar-tawar(bay/pri/kuh)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Isyaratkan 3 WNI Segera Dibebaskan
Redaktur : Tim Redaksi