jpnn.com, MANADO - Komisi III DPR pada hari Senin (7/8/2017) akan memulai pelaksanaan Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara (Sulut). Ancaman keamanan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dinilai serius.
"Hakekat ancaman polda sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing,” kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Wenny Warauw di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (6/8/2017).
BACA JUGA: Ketua Komisi IV DPR: Sumbar Berpotensi Bangun Suaka Alam
Wenny mengutarakan bahwa dalam Kunker ini Komisi III akan mendalami informasi terkait bagaimana kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi menangani masalah masalah korupsi yang menonjol di wilayah.
"Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu," ungkapnya.
BACA JUGA: Hutan Mangrove Mamuju Terawat dengan Baik
Yang kedua, masalah narkoba, itu juga padat di sini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga baru datang kemarin di sini (Manado).
Yang terakhir masalah teror, yang menurutnya Manado Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina, Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado. Ini yang ingin akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini.
BACA JUGA: Komisi X DPR Sayangkan Pariwisata Sumba Belum Terekspose
Wenny mempertanyakan pengawasan ke Filipina, bagaimana pengawasan dari Filipina masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud.
"Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau. Apa polda sini punya alat, punya kapal gak yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu," katanya.
“Itu sangat sulit, jadi ini kesempatan Komisi III dalam pembahasan anggaran ke depan, itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini,” katanya.
Lebih lanjut, Wenny menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang chinese yang ingin masuk Manado, masuk dengan visa turis kemudian nggak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang-tambang emas dan di banyak sektor lainnya. Itu juga akan digali sampai dimana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah.
Wenny berharap sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara, adalah Manado adalah supaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh mitra kerja Komisi III Polda melaksanakan tugasnya dengan on the track sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
"Ini jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan," tegasnya.
Selain itu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikataknnya bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III sudah menjanjikan akan membuat Satgas Tipikor Densus Tipikor.
"Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok (hari ini, red) apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan," imbuh Wenny Warouw.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Serius Kembangkan Komoditas Hortikultura
Redaktur : Tim Redaksi