JAKARTA - Rencana Malaysia memberlakukan travel advisory terhadap Indonesia tidak kunjung terlaksanaAncaman tidak langsung yang dicetuskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Datuk Seri Anifah Aman itu hingga hari ini tidak kunjung terealisasi. Negeri jiran berencana mengeluarkan imbauan agar warganya membatalkan segala kunjungan ke Indonesia jika situasi hubungan kedua negara terus memburuk.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belum bersikap atas ancaman tersebut
BACA JUGA: Malaysia Siapkan Kapal untuk Deportasi TKI
Karena faktanya, hingga kini Pemerintah Malaysia belum mengeluarkan travel advisoryMenurut Teuku, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory
BACA JUGA: Desak Ada Perjanjian RI-Malaysia Mengacu CMW
Kemenlu merasa itu bukan sebuah ancaman dan hanya berbentuk wacana di media massa setempat saja.Seperti diwartakan, ketegangan Indonesia- Malaysia pecah pasca penyanderaan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau yang terjadi di perbatasan kedua negara di Tanjung Berakit, Riau, pertengahan Agustus silam
BACA JUGA: 2010, Malaysia 6 Kali Langgar Wilayah RI
Tindakan itu kemudian memicu aksi demonstrasi dan pelemparan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia Jakarta oleh beberapa LSMKarena merasa dilecehkan, Menlu Malaysia akhirnya memrotes aksi itu dan mengancam memberlakukan travel advisory.Di tempat terpisah, Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa pihaknya telah mendesak Menlu Malaysia untuk melakukan investigasi terhadap penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus laluMarty mengaku telah merespons keras tindakan diluar batas kewajaran tersebut"Saya sudah telepon langsung Pak Menlu Malaysia, saya desak mereka untuk bertanggungjawab," kata Marty.
Malaysia, menurut Marty, telah siap melakukan investigasi untuk kemudian hasilnya disampaikan pada pemerintah IndonesiaSelanjutnya kedua negara sepakat untuk melakukan perundingan terkait sengketa perbatasan itu di kota Kinabalu, Malaysia 6 September mendatangPerundingan itu akan fokus pada dua halYang terutama adalah perlindungan terhadap WNI di luar neger"Karena saya yakin kita semua terganggu dan terusik dengan langkah Malaysia,"ujarnya.
Agenda kedua yang akan dibahasa adalah terkait sengketa perbatasan Indonesia-MalaysiaSegmen yang belum selesai antara lain perbatasan di sisi Selat Malaka, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut SulawesiMarty mengatakan pemerintah telah memiliki strategi khusus dalam perundingan tersebut
"Saya mencoba melaksanakan diplomasi, tidak semua bisa dibocorkan ke publikYang jelas, perundingan tidak akan selesai dalam satu hariDengan Vietnam saja baru selesai setelah 32 tahun," ujar Marty.
Persoalan RI-Malaysia ini terbukti disikapi dengan serius oleh pemerintahIndikatornya, Marty bahkan rela membatalkan jadwal kunjungan ke Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) yang sebelumnya dijadwalkan pada 24-28 Agustus 2010Padahal, kunjungan ke kedua negara itu bertujuan untuk membahas masalah bilateral, namun tidak tertutup kemungkinan membahas juga perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea.
Secara terpisah, pemerintah meminta masyarakat dan para TKI yang berada di Malaysia untuk bekerja dengan tenang dan tetap menjalankan tugasnyaMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan panasnya hubungan kedua negara harus dihadapi dengan kepala dingin"Pemerintah sedang bekerja keras agar persoalan segera selesaiTKI yang bekerja di Malaysia saya harap tetap menjaga ketenangan dan bekerja seperti biasa," ujarnya.
Di Malaysia sendiri respons terhadap pelemparan kotoran manusia di kantor perwakilan negara mereka terus mencuatPergerakan Pemuda UMNO (United Malay National Organization) dan pejabat teras organisasi terbesar di Malaysia itu menyatakan kesabaran mereka habis menyaksikan demonstrasi di Jakarta ituAksi LSM Bendera dianggap telah menginjak martabat dan harga diri rakyat Malaysia.
Lalu bagaimana dengan nasib para TKI di Malaysia yang terancam vonis mati? Muhaimin mengatakan, advokasi terhadap mereka yang terancam hukuman mati sudah maksimalSaat ini bahkan ada tim pembela yang diinisiasi langsung oleh Menkumham Patrialis AkbarKetua Umum PKB itu mengutus pejabat Direktorat Pembinaan penempatan Tenaga Kerja dan Satuan Tugas TKI untuk berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kemenkumham"Tunggu prosesnya berjalan dulu baru nanti lihat hasilnya," pungkas dia(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nelayan RI Dihargai Rp 2,8 M
Redaktur : Tim Redaksi