jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti dampak kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG terhadap daya beli mayoritas masyarakat.
Dari dampak kenaikan itu, dia menduga angka kemiskinan naik.
BACA JUGA: Andi Akmal Minta BULOG dan BUMN Pangan Bangun Pabrik Pengolahan Minyak Goreng
“Saya meyakini, kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,'' ujarnya.
Ada sekitar 115 juta warga kelas menengah dan ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini.
BACA JUGA: Soal Relaksasi HET Minyak Goreng, Andi Akmal: Rakyat Makin Menderita
''Pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut,'' tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kini masyarakat terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih melambung, mulai minyak goreng hingga cabai rawit merah.
BACA JUGA: Andi Akmal PKS Usulkan Bentuk Pansus Penyelesaian Persoalan Pangan
Di sisi lain, pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan harga pertamax serta solar nonsubsidi naik.
Belakangan, solar subsidi langka, padahal BBM menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusikan pangan dari sentra produksi kepada konsumen.
Akmal mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp 14 ribu hanya isapan jempol belaka.
Minyak goreng curah masih terpantau Rp 19.875 per kilogram.
Sementara itu, minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp 50 ribu per 2 Liter.
“Rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini,'' ujarnya.
Akmal menyatakan, di sisi lain, ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah.
''Namun, barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong,'' ungkap Akmal.
Politisi PKS ini menyarankan agar semua komoditas seperti pangan dan energi mesti dipegang pemerintah.
Swasta kini berkuasa penuh terhadap harga.
Akmal menilai pemerintah yang memiliki kekuasaan tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.
Menurut dia, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai harga hingga ketersediaannya.
“Kondisi saat ini dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan makin menderita. Ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi,'' ujarnya.
Pemerintah mesti sadar bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar.
''Sehingga perlu keterampilan di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara,'' tandas Akmal. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi