jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara (IKN).
Sementara itu, persoalan esensial lain yang lebih penting tidak beres. Salah satu hal yang mendasari kebijakan adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.
BACA JUGA: Arteria Dahlan Pasangi Pelat Nomor Khusus Polisi di Mobilnya, Wakil Ketua DPR Merespons
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang IKN disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.
“Pemerintah memikirkan yang besar-besar, tetapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar utang kepada Bulog dan PT Pupuk Indonesia (PI) sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang,'' ucap Akmal.
BACA JUGA: Pengamat Berharap Jokowi Tak Pilih Ahok Jadi Kepala IKN Nusantara, Begini Alasannya
Utang Bulog kepada Himbara semakin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya.
Politisi PKS ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai Rp 4,5 triliun.
BACA JUGA: Diisukan jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Ridwan Kamil Diminta Tetap Fokus ke JabarÂ
Utang ini disebabkan penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.
Akmal menambahkan, dari awal, kuota pupuk bersubsidi dikurangi. Di beberapa daerah, pupuk langka sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan.
Semua kabupaten atau kota sentra pertanian pangan mengeluhkan persoalan pengurangan dana subsidi pupuk karena refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).
“Bagaimana cara berpikir pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah ingin menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mana untuk memindahkan ibu kota negara,'' ungkap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan pemerintah agar menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang Rp 4,5 triliun kepada Bulog dan membayar Rp 13,8 triliun kepada PT Pupuk Indonesia.
“Sebelum pindah ibu kota negara, pemerintah semestinya memperkuat kestabilan pangan nasional dari pengendalian stok dan harga pada Bulog sampai memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” tandas Akmal. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Danis Sumadilaga Paling Layak jadi Kepala Otorita IKN Nusantara
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi