jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menyatakan Partai Demokrat sebenarnya tidak perlu khawatir menyikapi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, kalau dalam kondisi normal.
Masalahnya, sistem di Indonesia ini memungkinkan partai kehilangan kontrol ketika pihak abal-abal mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
BACA JUGA: Kubu Pendukung Moeldoko Bongkar Pelanggaran Demokrat Selama Dipimpin AHY
"Jadi sebenarnya kita (DPP Partai Demokrat) tidak perlu terlalu khawatir karena semuanya jelas, KLB itu semua orang tahu, itu abal-abal, karena tidak sesuai AD/ART yang tercantum di lembaran negara tahun 2020," katanya di YouTube FNN, Senin (8/3).
Karena semuanya jelas bahwa mereka yang hadir dalam KLB juga orang-orang tidak jelas, bukan pemilik suara. Ada 34 DPD dan 514 DPC Demokrat di seluruh Indonesia, apakah mereka hadir waktu itu di KLB.
BACA JUGA: Penjelasan Pak Hencky Soal Pemberian Uang Rp 100 Juta ke Peserta KLB Demokrat
"Ada enggak yang hadir? Lalu dari 514 DPC, ada enggak yang hadir? berapa orang? hitungan kami hanya sekitar 30-an. Ada enggak persetujuan dari Majelis Tinggi Pak SBY? Enggak ada juga," ujarnya.
Dari sisi penyelenggara di dalam AD/ART itu jelas disebutkan bahwa penyelenggaranya dari DPP Partai Demokrat.
BACA JUGA: Intel Polres Dituding Mengintervensi Pengurus Partai Demokrat, Mabes Polri Merespons Begini
"Nah, karena itu abal-abal maka ketumnya juga abal-abal," tegasnya.
Mantan Menpora ini menegaskan Demokrat sebenarnya tidak khawatir bila dalam keadaan normal. Persoalannya adalah sistem pengesahannya diputuskan Kemenkumham.
"Jadi itu KLB orang-orang yang baru ini akan mendaftarkan ke Kemnkumham. Nah begitu masuk ke situ kontrol kita (DPP Partai Demokrat) jadi hilang semuanya tergantung pemerintah disahkan atau tidak," ujarnya.
Walau abal-abal, kalau akhirnya disahkan maka Demokrat akan direpotkan karena harus bertarung ke ranah hukum.
"Nah ini persoalannya kenapa kami harus melawan gerakan-gerakan ini," tegasnya.
Dirinya lantas mengumpamakan KLB abal-abal yang memilih Moeldoko sebagai ketum Demokrat, dengan kondisi lain apakah bisa diterima akal sehat?
"Misalnya begini, bisa enggak Presiden Jokowi dimakzulkan oleh MPR abal-abal? Tiba-tiba ada orang berkerumun bersidang menyatakan dirinya MPR kemudian menurunkan Presiden Jokowi, kira-kira bisa enggak? Ya enggak bisa lah," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad