Dosen Sosiologi Universitas Hasanudin, Makasar, Sulsel, Andi Agustang misalnya, menyatakan bahwa pernyataan seperti itu sama sekali tidak benar
BACA JUGA: SBY Sebut 5 Problem Otda
Banyak indikator yang menunjukkan bahwa orang Bugis atau Sulsel bisa menjadi pemimpin."Banyak indikator yang menunjukkan orang Bugis atau Sulsel pantas jadi presiden
BACA JUGA: SBY dan JK Sepakat Otda Perlu Dievaluasi
Ini salah satu bukti kemampuan dasar seorang pemimpinSifat dasar perantau Sulsel itu, lanjutnya pula, sedikit berbeda dengan para perantau dari bagian Indonesia lainnya
BACA JUGA: Hak Politik Tak Hanya Soal DPT
Perantau Sulsel tidak banyak mengirimkan materi kesuksesan ke daerah asalnya"Maaf saja jika saya mengatakan ini, tapi orang Sulsel itu kalau sukses, kesuksesannya tidak dibawa balik ke daerah asal merekaMereka akan mensukseskan tempat di mana mereka hidup," ujarnya.Agustang pun memastikan bahwa pernyataan Mallarangeng itu sebenarnya ditujukan kepada capres Jusuf Kalla kelahiran Sulawesi Selatan, yang menjadi pesaing SBY pada Pilpres 2009 ini"Itu memang pernyataan politikSaya pahamTapi, tetap saja itu tidak benarKalau memang Andi mau mengatakan JK belum pantas menjadi presiden, katakan saja dengan cara-cara lain yang lebih terhormatJangan katakan semua orang Sulsel belum pantas menjadi presidenKalau pernyataannya itu ditujukan pada JK, kan masyarakat paham, dan hal itu wajar karena memang JK adalah pesaing SBY," tambahnya.
Pernyataan Andi Mallarangeng itu dipandangnya pula telah merendahkan kaum intelektualSebagai seorang pemegang gelar doktor yang mengikutinya lewat jenjang pendidikan formal, Mallarangeng menurut Agustang, seharusnya berbicara dengan fakta"Sementara pernyataannya kemarin itu tidak didasarkan fakta, dan hanya merupakan pernyataan-pernyataan politik yang penuh dengan kebencian," tegasnya.
Agustang juga menyayangkan bahwa karena kepentingan politik sesaat, Andi Mallarangeng rela meninggalkan nilai-nilai etika dan akademik yang telah dipelajarinya"Mungkin Andi tengah mengikuti strategi politik orang yang diikutinya, dan dia hanya menjalankan perintah sajaTapi kok dia mau sajaDia kan punya landasan akademis untuk menolak ituSekarang di tim SBY, dia bilang orang Sulses belum pantas jadi presidenCoba kalau dia di tim JK, dia pasti akan bilang, saatnya orang Sulsel memimpinIni kan kepentingan-kepentingan sesaat saja, tapi sangat berbahaya bagi demokrasi dan NKRI," tegasnya.
Secara terpisah, pakar Marketing Politik dari Universitas Indonesia, Firmanzah, mengatakan bahwa tim pemenangan SBY-Boediono kembali membuat blunder politikSetidaknya katanya, sudah tiga kali tim kampanye SBY-Boediono mengeluarkan pernyataan-pernyataan berbau SARA yang bisa menimbulkan gejolak.
"Ini bisa blunder, karena politik santun yang digadang-gadangkan tim SBY-Boediono bertolak belakang dengan kenyataanPernyataan berbau SARA ini sudah yang ketiga kalinya dan terekam oleh masyarakatSebelumnya, ada Ruhut Sitompul yang mengeluarkan pernyataan mengenai orang Arab, Rizal Mallarangeng yang terlalu mem-blow up isu Katolik istri Boediono sampai menghina salah satu media nasional, dan kini Andi Mallarangeng," ungkap Firmanzah.
"Saya hanya kasihan sama SBYKemenangan yang seharusnya bisa diraih mudah, kini harus mengalami segala tantangan yang sebenarnya tidak perlu ada, karena tantangan itu tercipta justru oleh timnya sendiri," imbuhnyaFirmanzah pun menilai bahwa SBY harus cepat mengantisipasinya, dengan cepat mengklarifikasi hal iniJika tidak, maka dampaknya tentunya akan bisa dirasakan oleh SBY pada pilpres ini.
"Ini kan sudah beruntun terjadiBisa rusak citra SBY karena hal seperti iniOleh karena itu, SBY harus mengklarifikasi dalam kampanye terbukaApa hal yang dikatakan juru-juru kampanyenya itu memang pemikiran dia atau tidakJika SBY tidak mengklafirikasi, maka tidak salah juga jika kemudian masyarakat menilai bahwa SBY memang seperti yang digambarkan tim kampanyenya," tuturnya.
"SBY sebaiknya cepat mengambil langkah tegas dengan cara memecat Andi Mallarangeng sebagai anggota Timkamnas, dan secepat mungkin minta maaf kepada rakyat IndonesiaJangan sebaliknya, justru membela," saran Firmanzah pula.
Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, juga menegaskan bahwa jelas-jelas calon presiden itu tidak ada kaitannya ia dari suku manaDikatakannya, UUD 45 hanya menyebutkan calon presiden itu harus WNI.
Untuk itu, Irman menyarankan sebaiknya SBY mengedukasi timnya"Pernyataan itu mungkin saja tidak bermaksud buruk, tapi berdampak buruk, karena memecah-belah NKRISebab mengatakan suku ini belum pantas dan suku ini pantas menjadi presidenSBY harus menindaknya, dan aparat hukum harus menelusuri apakah hal ini ada unsur pidananya karena berpotensi memecah-belah bangsa," pinta Irmanputra Sidin pula(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK : Pilkada Harus Serentak
Redaktur : Tim Redaksi