jpnn.com, JAKARTA - Aparat Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta menghindari perdebatan dan kekerasan fisik dalam mengamankan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta seluruh aparat yang bertugas mengutamakan pendekatan persuasif.
BACA JUGA: Kapolri Beri Perintah tentang Perusahaan Nakal, Bang Edi Bilang Begini
"Semoga aparat yang bertugas lebih mengedepankan sisi humanis."
"Jangan ada lagi tindakan penyemprotan pedagang seperti di Pulau Jawa dan perdebatan di jalanan kepada masyarakat maupun pelarangan melintas tenaga medis yang berujung pada adu argumen," ujar Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7).
BACA JUGA: Kemendes PDTT Targetkan 32 Daerah Tertinggal Terentaskan Hingga 2024
Dia mengharapkan petugas di lapangan dapat memahami sektor esensial dan kritikal apa saja yang boleh melewati penyekatan PPKM Darurat dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan.
Menurut dia, petugas di lapangan harus memaksimalkan peran menyosialisasikan kepada pengusaha dan masyarakat agar dapat memahami dan mengikuti anjuran pemerintah.
BACA JUGA: Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Kembali Berkurang
"Kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah merupakan upaya menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi," ucapnya.
Andi Rio juga meminta kepala daerah dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar penerapan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai harapan.
Dia meminta masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah, dengan tetap di rumah untuk kesehatan dan keselamatan pribadi, keluarga, serta lingkungan sekitar.
"Semoga Indonesia sehat, ekonomi pulih, masyarakat sejahtera, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan normal kembali," pungkas Andi Rio.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang