jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai kriteria "calon presiden (capres) wacana" yang digunakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dalam survei terbarunya tidak memiliki dasar yang jelas. Karenanya, dia menganggap hasil survey LSI yang diumumkan Minggu (20/10) kemarin itu beraroma tendensius.
"Kriteria "capres wacana" itu menggunakan asumsi-asumsi yang masih sangat prematur," kata Gun Gun dalam acara diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
BACA JUGA: Pelaut Sulsel Rentan Dimanfaatkan Jadi Penyelundup Manusia
Dalam survei terbarunya, LSI tidak memasukan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebagai calon presiden. Kedua tokoh ini dianggap sebagai "capres wacana" yang belum tentu mencalonkan diri pada pemilu mendatang. Nama Prabowo dikesampingkan dengan alasan Partai Gerindra tak akan akan mencapai presidential threshold, sedangkan Jokowi tak masuk hitungan di pilpres 2014 karena bukan pengambil keputusan di PDIP.
Namun, Gun Gun tak setuju Jokowi yang dikenal sebagai kader PDI Perjuangan dianggap sebagai capres wacana hanya karena bukan seorang penentu di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Penolakan Jokowi untuk menanggapi isu pencapresan juga tidak bisa dijadikan alasan.
BACA JUGA: Survei LSI Dianggap Keluar dari Kaidah Penelitian
"Saya pikir amat prematur, ini kan masih proses on going, bisa jadi strategi. Bukan berarti tidak jadi capres," imbuhnya.
Sedangkan untuk Prabowo, Gun Gun berpendapat elektabilitas partai yang rendah bukanlah suatu penghalang. Pasalnya, Gerindra bisa saja berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mengusung Prabowo sebagai capres.
BACA JUGA: Kejagung Klaim Selamatkan Ratusan Miliar Uang Negara
Koalisi, lanjutnya, telah terbukti sukses menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden pada pemilu 2004 lalu. "SBY itu Demokrat hanya tujuh persen bisa mengantarkan calonnya jadi presiden, kok Prabowo dibilang wacana," ulas Gun Gun.
Ia pun yakin penggunaan kriteria "capres wacana" hanyalah akal-akalan belaka. Tujuannya, untuk mengeliminir Jokowi dan Prabow dari Survei tersebut. "Bukan hak lembaga survei mengeliminir, biar publik punya hak," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djoko Suyanto Terusik Dengan Isu Prof Subur Diculik
Redaktur : Tim Redaksi