Anggap Golkar Kritis, Ginandjar Jagokan Airlangga Hartarto

Selasa, 28 November 2017 – 23:20 WIB
Ginandjar Kartasasmita. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mendorong partainya melakukan reformasi total menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Menurutnya, para senior di Golkar telah bertemu guna membicarakan keberlangsungan partai berlambang beringin hitam itu setelah KPK menahan Novanto.

Ginandjar menyatakan, para senior Golkar merasa prihatin dengan kondisi saat ini yang terjadi di partai jawara Pemilu 2004 itu. Mantan menteri pertambangan dan energi di era Orde Baru itu menyebut Golkar sedang mengalami krisis setelah ketua umumnya menjadi tersangka korupsi dan ditahan KPK.

BACA JUGA: Airlangga Minta Restu Jokowi, Golkar Tak Merasa Diintervensi

"Krisis kepemimpinan Golkar saat ini harus dijadikan momentum untuk mengadakan reformasi total Partai Golkar melalui Munaslub," ujar Ginandjar di Jakarta pada Selasa (28/11).

Karena itu Ginandjar menegaskan, Golkar membutuhkan ketua umum yang reformis dan tak pernah terlibat korupsi. Figur yang menjadi ketua umum Golkar mendatang harus politikus yang tak menggunakan partai untuk keuntungan diri dan menjadikannya seperti milik pribadi ataupun kelompok.

BACA JUGA: KPK Harus Cerdas Terapkan Strategi untuk Kalahkan Setnov

"Untuk memimpin gerakan pembaharuan total itu harus dipilih sebagai ketua umum Golkar tokoh yang tepat,” tegasnya.

Ginandjar pun mengaku sudah punya jago yang tepat untuk memimpin Golkar. “Yang paling dapat diterima oleh masyarakat Golkar yaitu Airlangga Hartarto," ucap ketua DPD RI 2004-2009 itu.

BACA JUGA: PAN: Sebaiknya Setya Novanto Mundur Saja

Selain itu, Ginandjar juga mengingatkan akan pentingnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya untuk memilih ketua umum baru nanti terbebas dari politik uang. Karena itu, mantan anggota Wantimpres ini menyarankan ke Golkar agar dalam munaslub nanti hanya ada satu calon ketua umum yang bisa diterima oleh para elite partai di pusat maupun daerah.

“Harus dihindari deal atau kompromi untuk mengakomodasi tetap bertahannya orang-orang yang selama ini menjadi penyebab atau memiliki andil dalam proses pembangkrutan nilai-nilai moral dan perusakan tatanan organisasi partai," harapnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Parlemen Luar Negeri Pertanyakan Status Papa Novanto


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler