jpnn.com - JAKARTA - Bintara pembina desa (Babinsa) dari Koramil Gambir, Jakarta Pusat, Koptu Rusfandi yang dihukum tanpa proses pengadilan dinilai bernasib sama dengan calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Menurut anggota Tim Sukses Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Suryo Prabowo, mantan Danjen Kopassus itu diberhentikan dari ABRI pada 1998 tanpa proses pengadilan.
"Di tahun 1998 Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan tanpa putusan pengadilan, hanya karena para pimpinan ABRI kala itu takut dinilai tidak reformis dan takut bila Prabowo melancarkan kudeta terhadap rezim BJ. Habibie," kata Suryo, Selasa (10/6).
BACA JUGA: Prabowo-Hatta Paling Kompak di Debat Capres
Padahal, katanya, tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang diawaki oleh banyak LSM pegiat HAM, setelah bekerja selama 3 bulan tidak menemukan kesalahan Prabowo. Karenanya, kata Suryo, proses penyelidikan diserahkan kepada pemerintah. Hanya saja dalam lembaran negara yang ditandatangani Mensekneg Prof Dr Muladi SH tanggal 6 September 1999, dinyatakan bahwa Prabowo tidak terkait dengan pelanggaran HAM.
"Di sini terlihat bahwa Prabowo dinilai bersalah oleh TNI AD dan Panglima ABRI dengan 11 alasan yang tidak ada satu pun terkait langsung dengan Kerusuhan Mei 1998. Tetapi oleh Rezim Pemerintahan BJ. Habibie secara resmi dinyatakan tidak bersalah," ungkap Suryo.
BACA JUGA: Sesalkan Hukuman Koptu Rusfandi Tanpa Diadili
Mantan Kasum TNI itu menambahkan, Ketua TGPF Marzuki Darusman, Wakil Ketua TGPF Said Aqiel Siradj dan Prof Dr Muladi sampai sekarang tidak pernah menuduh Prabowo sebagai pelanggar HAM. "Bahkan dalam pilpres mendukung Prabowo. Suryo justru mempersoalkan mantan petinggi TNI yang duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) -kecuali Susilo Bambang Yushoyono- yang terus menyudutkan Prabowo.
Suryo menilai perlakuan terhadap Prabowo itu juga mirip dengan Koptu Rustandi yang dianggap menggiring warga memilih salah satu calon presiden tertentu. Sebab, Koptu Rustandi yang hanya mendata warga dan tak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan justru dikenai hukuman tahanan selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat hingga tiga periode (1,5 tahun).
BACA JUGA: ICW Khawatir Prabowo Bakal Legalkan Suap
“Saya berharap Koptu Rusfandi bisa setabah Prabowo yang rela berkorban demi menjaga nama baik Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Wakil Panglima ABRI Jenderal Fahrul Rozi," harapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politik Anggaran Jokowi Bahayakan Reformasi
Redaktur : Tim Redaksi