jpnn.com - JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Lebak, Banten, dinilai cacat hukum dan diduga telah dikondisikan jauh sebelum dipersidangkan.
Kuasa hukum pasangan calon bupati-wakil bupati, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, Risa Mariska, mengungkapkan pandangan tersebut, berdasarkan beberapa fakta yang ada.
BACA JUGA: Penetapan DPT Harus Dilakukan Terbuka
Di antaranya, fakta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tangan AM (Akil Mochtar), TCW (Tubagus Chaeri Wardana) dan STA (Susi Tur Andayani). Diduga penangkapan terkait suap untuk memengaruhi putusan MK terhadap Pilkada Lebak.
"Ini merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan. Bahwa sejatinya putusan Pilkada Lebak dihasilkan dari rangkaian kejahatan demokrasi yang secara sistemik terjadi pada saat perkara tersebut disidangkan di MK," katanya di Jakarta, Senin (14/10).
BACA JUGA: Ditemukan 1.152 Baliho Bermasalah
Fakta lain, sejak awal proses persidangan Risa juga merasa banyak kejanggalan yang terlihat. Seperti tidak terbuktinya dalil pelanggaran yang dituduhkan pemohon terhadap pihak terkait (Iti-Ade).
"Fakta hukum dipersidangan, tidak ada satu pun alasan bagi MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang. Jadi bagi kami, putusan pilkada Lebak adalah putusan yang didasari norma hukum barbar," ujarnya.
BACA JUGA: Penguasa Dicurigai Rancang Modus Intervensi Pemilu 2014
Putusan MK itu, kata Risa, selayaknya tidak dapat dilaksanakan. Karena selain tidak memiliki dasar hukum, pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena diketahui untuk pelaksanaan pilkada, KPUD telah menganggarkan hingga Rp 10 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebak.
Padahal apabila anggaran dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan rakyat Lebak.
"Dengan memerhatikan fakta tersebut, sudah sepatutnya MK meninjau kembali (eksaminasi) terhadap putusan yang dikeluarkan untuk pilkada Lebak. Tentunya dengan memertimbangkan fakta persidangan dan alasan hukum yang jelas. Mengingat ke mana lagi kami harus mengambil langkah hukum oleh karena putusan MK bersifat final dan mengikat," katanya.
Risa yakin, eksaminasi akan memberi kepastian hukum baik bagi pasangan terkait selaku pihak yang beberapa waktu lalu telah dinyatakan meraih suara terbanyak, maupun bagi rakyat Lebak.
"MK sebagai garda terdepan pengawal konstitusi sudah seharusnya mengambil sikap atas putusan yang dihasilkan dari suatu tindak kejahatan," katanya.
Sebelumnya, KPU Lebak menyatakan pemungutan suara ulang menurut rencana akan digelar 14 November mendatang, dengan anggaran Rp 10 miliar.
Pemungutan suara ulang digelar setelah sebelumnya MK mengabulkan gugatan pemohon pasangan calon bupati Amir Hamzah-Kasmin. Pasangan yang dalam rapat pleno KPUD meraih 34,69 persen suara ini, diketahui diusung oleh Partai Golkar. Sementara Iti-Ade, didukung Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PKNU, meraih 62,37 persen suara. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Sengketa Pilkada, Indikasi Kinerja KPU Buruk
Redaktur : Tim Redaksi