jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai pengamanan berlapis di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan aparat TNI di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian merupakan langkah tepat. Menurutnya, pengerahan TNI dalam BKO Polri merupakan upaya preventif sekaligus menjaga kewibawaan lembaga tinggi negara yang akan memutus sengkate pemilu presiden (pilpres) itu.
Muradi menjelaskan, langkah dan prestasi yang baik selama pengamanan Pemilu 2014 jangan sampai dicederai manuver pengerahan massa yang akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya politik pemaksaan atas hasil keputusan MK. Menurutnya, baik Polri maupun TNI pasti menyadari benar bahwa setiap manuver pengerahan massa akan mengandung konsekuensi-konsekuensi ancaman atas keamanan yang terus coba dijaga tetap kondusif pascapilpres.
BACA JUGA: KPU Siap Ladeni Berbagai Langkah Hukum Kubu Prabowo
Sedangkan sebagai lembaga negara, MK harus dibebaskan dari tekanan-tekanan massa dalam proses pembuatan keputusannya. "Politik pengerahan massa diasumsikan untuk melakukan tekanan dan intimidasi coba terus dilakukan oleh pendukung pasangan capres dan cawapres yang melakukan gugatan ke MK," ujar Muradi, Rabu (20/8).
Pada kondisi ini, lanjutnya, Polri dan TNI harus memastikan bahwa MK dan lingkungan sekitarnya steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa. "Agar MK dapat menghasilkan keputusan yang berimplikasi positif bagi perkembangan demokrasi dan masa depan Indonesia," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Kalah atau Menang Tak Soal, yang Penting Caranya...
BACA JUGA: Satu Kecurangan Tak Bisa Batalkan Hasil Pilpres
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu Saksi Anas, Keluarga Nazar Berpotensi Rekayasa Keterangan
Redaktur : Tim Redaksi