Hampir semua warga Australia akan membayar pajak lebih tinggi dan ribuan warga Australia yang mendapat tunjangan pemerintah (misalnya: kaum difabel, lansia, pengungsi) -yang merupakan nasabah dari layanan Centrelink -akan menjalani tes obat-obatan dan menghadapi kemungkinan bahwa Pemerintah Australia mengendalikan pengeluaran mereka. Semua rencana itu terungkap dalam penyampaian anggaran kedua yang dilakukan Bendahara Utama Australia, Scott Morrison.
Retribusi program jaminan kesehatan ‘Medicare’ akan meningkat dan lima bank terbesar di Australia juga akan membayar miliaran dolar untuk memperbaiki defisit anggaran.
BACA JUGA: Puluhan Pemda di Australia Barat Diduga Lakukan Praktik Penipuan
Scott Morrison telah meninggalkan langkah-langkah penghematan kontroversial senilai 13 miliar dolar (atau setara Rp 130 triliun) yang diumumkan pada tahun 2014, dengan mengakui bahwa mereka tidak akan lolos di Senat meski ada "upaya menyeluruh" dari kubu Koalisi.
Bendahara Utama Australia masih melakukan pemulihan kembali ke nilai surplus $ 7.4 miliar (atau setara Rp 74 triliun) pada 2020-21 dengan defisit yang diproyeksikan untuk 2017-18 sedikit direvisi menjadi $ 29,4 miliar (atau setara Rp 294 triliun).
BACA JUGA: Mahasiswa di Australia Kini Lebih Stres
Selain perubahan pendanaan pendidikan yang telah diumumkan, anggaran tersebut tampaknya merupakan pengaturan ulang dari keuangan Australia dan sebuah upaya untuk menghapus strategi kebijakan yang tidak populer.
Pembatalan rabat Medicare yang terbukti sangat tidak disukai konsumen dan kelompok medis akan dicabut, meskipun retribusi Medicare akan meningkat sebesar 0,5 persen dari tahun 2019.
BACA JUGA: Perubahan Syarat Berat Sapi Impor Permudah Peternak Australia
Itu berarti, hampir semua warga Australia akan membayar pajak lebih tinggi, dengan mereka yang memiliki penghasilan kena pajak sebesar $ 85.000 (atau setara Rp 850 juta) harus membayar tambahan $ 425 (atau setara Rp 4,25 juta) setiap tahunnya.
Sebagian besar pendapatan tersebut akan digunakan untuk sepenuhnya mendanai Skema Asuransi Disabilitas Nasional senilai $ 22 miliar (atau setara Rp 220 triliun), yang berpotensi mengakhiri pertarungan politik atas kekosongan dana bernilai jutaan dolar.
"Bahkan jika kita tak terkena dampak langsung, ini semua adalah tanggung jawab kita," kata Morrison.Bank dan kaum marjinal terpukul
Beberapa pihak akan terkena dampak dari anggaran baru ini, dengan lima bank terbesar di Australia harus membayar $ 6,2 miliar (atau setara Rp 62 triliun) selama empat tahun.
Pembayaran tersebut ditagihkan sebagai kontribusi yang adil yang bisa menciptakan peluang yang lebih seimbang untuk sektor perbankan dan mendorong persaingan yang lebih baik.
Sektor perbankan juga akan menghadapi denda yang lebih tinggi jika eksekutif mereka melanggar undang-undang. Dendanya mulai dari $ 50 juta (atau setara Rp 500 miliar) untuk bank kecil dan $ 200 juta (atau setara Rp 2 triliun) untuk bank-bank besar.
"Agar sistem menjadi lebih adil, harus ada persaingan dan pertanggungjawaban yang lebih besar – sekarang ini," kata Morrison.
Kaum marjinal yang mendapat tunjangan pemerintah dan menghindari pertemuan ketenagakerjaan secara rutin akan menghadapi penalti yang meningkat, termasuk kemungkinan pemotongan atau pembatalan pembayaran oleh Pemerintah.
Pemerintah Australia juga akan melakukan tes obat-obatan terhadap 5.000 penerima tunjangan baru, dengan mereka yang memiliki hasil tes positif akan dimasukkan ke dalam skema pengelolaan pendapatan Centrelink, yang mengendalikan bagaimana penerima menghabiskan uang mereka. Mereka juga akan menghadapi rujukan untuk perawatan.
Bantuan luar negeri juga akan dipotong sebesar $ 300 juta (atau setara Rp 3 triliun) selama empat tahun, untuk mengurangi defisit.Kebijakan perumahan fokus pada kaum muda dan tua
Selama berbulan-bulan, Bendahara Utama Morrison telah berjanji untuk mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan keterjangkauan perumahan dan mengatasi lonjakan harga properti di kota besar.
Calon pembeli rumah pertama akan diijinkan untuk menyisihkan pendapatan hingga $ 30.000 (atau setara Rp 300 juta) - atau maksimal $ 15.000 (atau setara Rp 150 juta) per tahun - ke rekening pensiun mereka, yang menurut Bendahara Utama Morrison memungkinkan warga memiliki simpanan lebih tinggi.
Di tengah upaya Pemerintah Australia untuk meningkatkan pasokan perumahan, mereka yang berusia lebih dari 65 tahun akan bisa memberikan sumbangan supervisi tanpa konsesi hingga $ 300.000 (atau setara Rp 3 miliar) setelah menjual rumah mereka, asalkan mereka tinggal di dalamnya setidaknya selama 10 tahun.
Investor asing akan terkena biaya $ 5.000 (atau setara Rp 50 juta) jika mereka membiarkan properti investasi mereka kosong selama enam bulan sekaligus.
Akan ada tambahan $ 250 juta (atau setara Rp 3,75 triliun) untuk layanan tunawisma selama tiga tahun dan Pemerintah Australia akan merombak pengaturan pendanaannya dengan negara-negara bagian, untuk memastikan mereka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.Belanja anggaran
Seperti yang diperkirakan, Pemerintah Australia akan membelanjakan dana besar untuk infrastruktur dengan investasi 8,4 miliar dolar (atau setara Rp 84 triliun) pada jalur kereta api di pedalaman, yang akan menghubungkan Brisbane hingga Melbourne.
Pemerintah akan mendirikan Korporasi Bandara Sydney Barat, menyuntikkan ekuitas senilai $ 5,3 miliar (atau setara Rp 53 triliun) ke perusahaan tersebut selama periode 10 tahun.
Pemerintah Australia memperkirakan, bandara ini akan beroperasi pada tahun 2026, menciptakan sekitar 20.000 pekerjaan pada awal tahun 2030an.
Pengeluaran infrastruktur dibingkai sebagai "investasi", sehingga tak tercakup dalam neraca anggaran.
Sudah ada pertanyaan yang diajukan mengenai apakah proyek seperti rel kereta di pedalaman akan menghasilkan keuntungan terhadap investasi yang signifikan tersebut.
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Diterbitkan: 19:45 WIB 09/05/2017 oleh Nurina Savitri.
Lihat Artikelnya di Australia Plus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memotret Tiga Keajaiban Alam di Langit Australia