"Kepala daerah harus mengganti para pejabat pembuat komitmen, walaupun dia punya kewajiban tagihan politik
BACA JUGA: 15 Desember, PLN Sambung 1.000 MW Pelanggan Bisnis dan Industri
Dia (kepala daerah) harus berani, karena demi kepentingan rakyatAchsanul yang juga anggota F-PD itu mengungkapkan, penyerapan anggaran tahun 2010 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 1.200 triliun itu, baru mencapai 56 persen
BACA JUGA: Pemerintah Peroleh USD 5 Juta dari Tiga Blok GMB
Artinya kata dia, masih banyak program-program pemerintah pusat yang tidak jalan di daerah."Ini terkait dengan kapasitas kepala daerah
BACA JUGA: OJK Diusulkan Punya Penyidik Sendiri
Kepala daerah harus mengoptimalisasi Satker (Satuan Kerja) dan Kadis (Kepala Dinas)Itu yang harus dioptimalkan," tukasnya.Achsanul berharap, agar dengan anggaran yang belum terserap itu, baik kementerian maupun daerah bisa memaksimalkan waktu yang tersisa dalam 15 hari kerja tahun anggaran 2010"Mudah-mudahanTapi saya khawatir, kalau ngebut kehati-hatiannya kurangJangan sampai 'ngebut' kemudian berhadapan dengan aparat penegak hukumKan kasihan juga," katanya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Devisa Wisata Capai Rp 63,9 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi