SABANG – Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Sabang mencoret anggaran Rp4 miliar untuk biaya pengobatan gratis bagi warga miskinAlasan pencoretan anggaran pro rakyat ini, lantaran Dinkesos dinilai tidak siap untuk menjelaskan program, baik target maupun sasarannya
BACA JUGA: Sekejap, Lily Wahid Terima 150 SMS Dukungan
Bahkan, menurut versi DPRK, pada saat pembahasan, pihak eksekutif terkesan saling melempar tanggung jawab atas program yang bakal dijalankan itu.Ketua Panitia Anggran DPRK Sabang Aidilan Helmi menjelaskan, tidak berjalannya pengobatan gratis lebih disebabkan karena kegagalan dalam membentuk sebuah perangkat yang khusus mengelola dana tersebut
BACA JUGA: PD Kecewa Sikap Partai Koalisi
Akibatnya, pada tahun 2009 yang lalu dana pengobatan itu kembali dikelola oleh RSUD."Namun, pada tahun 2010 ini, pihak eksekutif kembali menganggarkan dana pengobatan gratis itu tanpa dengan menggunakan perangkat yang diharapkan yakni membentuk lembaga asuransi daerah," terang Aidilan Helmi, kemarin.
Diakui, pada waktu pembahasan RAPBK diajukan pengobatan gratis, bukan jaminan kesehatan masyarakat
BACA JUGA: Polisi Tembak Mati Teroris di Aceh
Tapi Dinkessos sendiri juga tidak memberikan keputusan yang jelas tentang dipindahkan pengelolaan program tersebut dari RSUD ke Dinkesos"Sehingga, sampai akhir pembahasan pihak Dinkesos juga tidak bisa memberikan keputusan karena Kepala Dinas tidak berada di tempatIntinya, Dinkesos tidak siap untuk menjelaskan program ini baik target sasaran maupun yang lainnya,” tandas Aidilan Helmi.Senada pernyatan Abdullah Imum S SosDikatakan, eksekutif memang terlihat tidak serius untuk meneruskan program iniKarena hingga akhir pembahasan anggaran pihak eksekutif belum juga dapat mengajukan RKA terhadap semua rencana atau program kepada Panggar Legeslatif"Jadi perlu diluruskan ke masyarakat kalau muncul tudingan miring terhadap keputusan Panggar DPRK mencoret usulan anggaran jaminan kesehatan sebesar Rp 4 miliar dinilai tidak pro rakyat itu tidak benar, kita coret karena pihak eksekutif tidak siap dan saling melempar tangung jawab,” kata Abdullah Imum.
Menurutnya, program kesehatan gratis untuk masyarakat kota Sabang ini bukanlah hal yang baruProgram ini sebalumnya sudah pernah ada dan didukung penuh oleh kalangan DPRK setempat sejak tahun 2007 laluNamun, pada tahun 2007 program itu tidak dapat berjalan akibat tidak siapnya dari kalangan eksekutif dalam menyusun perangkat program tersebut yang berpedoman dari kabupaten Jembrana.
Sehingga pada tahun 2007, anggaran program tersebut utuh tidak digunakan sebagaimana yang diharapkan oleh kalangan Dewan serta masyarakat SabangDPRK mneghendaki masyarakat diasuransikan sebagaimana yang diberlakukan di Kabupaten JembranaSayangnya, Dinas terkait tidak mampu menjalankannya dan pada akhirnya dana tahun 2007 mengendap
Selanjutnya, pada tahun berikutnya tahun 2008 dan 2009, anggaran pengobatan gratis kembali dianggarkan masing-masing sebesar Rp 4 miliar, yang dikelola langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sambil menunggu perangkat yang diharapkan seperti di Jembrana"Tapi lagi-lagi ini gagal dan tidak berjalan seperti yang kita harapkan, sehingga muncul berbagai keluhan dan laporan masyarakat banyak yang tidak puas dan dinilai menyimpang,” papar Abdullah Imum(mag-31/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pro Demokrat Kalah di Paripurna
Redaktur : Soetomo Samsu