Anggaran Besar Tak Jamin Mutu Pendidikan

JAKARTA - Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Abdul Zein menilai tingginya biaya pendidikan di Indonesia justru disebabkan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiriKarena itu, kata Abdul Zein, berapa pun besarnya alokasi anggaran di APBN untuk pendidikan pasti tidak akan mendatangkan perbaikan iklim pendidikan di Indonesia.

"Sebesar apapun anggaran APBN untuk pendidikan, pasti tidak akan memperbaiki iklim pendidikan di Indonesia karena yang bermasalah dalam dunia pendidikan kita adalah faktor penyelenggaraan dan regulasi pendidikan yang diterapkan," kata Abdul Zein, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Amandemen dan Mahalnya Pendidikan", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/7).

Masalah normatif misalnya

BACA JUGA: Kemdiknas Dinilai Mabuk Uang

Menurut Abdul Zein Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sangat memberi peluang terselenggaranya praktek-praktek komersialisasi pendidikan dengan berbagai dalih yang kesemuanya bermuara pada uang.

"Demikian juga halnya dengan efek domino dari otonomi daerah yang melepaskan secara penuh kepada kepala daerah untuk mengangkat para pejabat menduduki posisi kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang dalam banyak kasus yang diangkat itu adalah tim suksesnya yang tidak punya kompetensi mengurus pendidikan," ungkap Abdul Zein.

Selain itu, Zein juga mempertanyakan argumentasi yang menyatakan kalau ingin pendidikan baik maka peran-serta masyarakat membantu keuangan pendidikan harus optimal"Itu argumentasi yang menyesatkan karena mengarah pada kapitalisasi pendidikan sementara di dalam konstitusi dasar disebutkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara

BACA JUGA: Universitas Negeri Malang Gelar Tes Jalur Mandiri

Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak," tegasnya.

Dengan telah terjadinya kapitalisasi pendidikan di Indonesia, maka institusi pendidikan dengan sendirinya mengalami kegagalan sebagai sumber pencerahan dari kegelapan bangsa ini"Perguruan Tinggi tidak lagi punya kearifan dalam melihat realita sosial dan ekonomi bangsa," imbuhnya.

Dia juga mengkritisi masalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri

BACA JUGA: Siapkan Formulasi Biaya Baru

Menurut Zein, BOS itu salah satu cara pemerintah melepas tanggung jawabnya di bidang pendidikan yang menurut konstitusi pemerintah harus bertindak sebagai penyelenggara lalu berubah menjadi fasilitator untuk menyalurkan pinjaman asing.

Terakhir Abdul Zein mempertanyakan soal standarisasi pendidikan yang mengacu pada ukuran internasional yang datangnya entah dari mana"Mestinya orientasi dan standarisasi pendidikan harus mengacu kepada kebutuhan bangsa dan negara ini selaku negara agrarisBukti dari kegagalan pendidikan nasional adalah 7 dari 9 bahan pokok negeri ini sangat tergantung dari dengan imporKalau pendidikan mengarah pada kepentingan nasional pasti tingkat ketergantungan itu bisa dikurangi," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Diwajibkan Awasi Masa Orientasi Siswa