jpnn.com, BATAM - Defisit anggaran Pemko Batam berimbas kepada rasionalisasi program. Alhasil sejumlah program pemerintah yang sudah direncanakan awal tahun lalu, batal dibangun tahun ini.
Di Dinas Perhubungan Kota Batam misalnya, terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp 24,5 miliar. Beberapa program pemerintah seperti pengadaan mobil derek, mobil patroli dan picup dan pengadaan halte bus Transbatam wilayah Batuaji dan Sagulung dapat dipastikan gagal tahun ini.
BACA JUGA: Banyak Pasien Kecewa dan Pulang dari RSUD Batam, Ternyata Ini Penyebabnya
Begitu juga Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Kota Batam dipangkas Rp 10,4 miliar. Dari total tersebut hampir Rp 7,2 miliar proyek pembangunan kantor Dinas Tenagakerja Kota Batam, pembangunan Masjid Raya Batuaji dan program peningkatan bangunan sebesar Rp 1,56 miliar.
"Jadi totalnya Rp 10,4 miliar. Sebelumnya dianggarkan Rp 96,7 miliar di APBD murni, pada APBD perubahan menjadi Rp 83,36 miliar," kata Anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (16/8).
BACA JUGA: Defisit RAPBN 2018 Rp 325,9 T, Pemerintah Mau Berutang Lagi
Diakui dia, program yang dirasionalisasi ini sangat dibutuhkan masyarakat Batam. Misalnya saja halte dan pengadaan mobil derek. "Sampai saat ini Dishub belum punya mobil derek," tuturnya.
Dinas Perhubungan Kota Batam dianggarkan pada APBD murni 2017 sebesar Rp 92,7 miliar. Setelah ada rasionalisasi, pada APBD perubahan 2017, anggaran dinas perhubungan tinggal Rp 68,5 miliar.
BACA JUGA: Seludupkan Narkoba di Anus, WN Malaysia Diciduk di Pelabuhan Ferry Batamcenter
Pemangkasan anggaran juga dilakukan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dari laporan rasionalisi mereka, ada program yang dipangkas, seperti pembangunan lampu hias sebesar Rp 5,1 miliar, penyusunan DED drainase Rp 2,5 miliar, pembangunan database jembatan Rp 551 juta.
"Kita hold guna menyesuaikan anggaran," kata Yumasnur, Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air sendiri memiliki enam program yang terdiri dari 44 kegiatan. Jika pada APBD murni, dianggarkan Rp 365 miliar maka pada APBD perubahan 2017 329,9 miliar.
"Atau turun sebesar Rp 35,3 miliar," ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura meminta, pengurangan anggaran tidak mengganggu kualitas bangunan. "Misalnya pembangunan jalan, jangan anggaran dipangkas kualitas jadi tak sesuai dengan yang ada di DED (Detail Engineering Design)," terang Nyanyang. (rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokter Mogok, Direktur RSUD: Anggaran Tak Cukup karena BPJS Menunggak Tagihan
Redaktur & Reporter : Budi