JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum berharap anggaran pembiayaan infrastruktur dapat ditingkatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2014Saat ini, alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia hanya tiga persen dari PDB (Product Domestic Bruto).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat strategis untuk meningkatkan laju perekonomian suatu negara
BACA JUGA: Lapkeu Molor, BEI Denda 40 Emiten
Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya laju perekonomian India dan Tiongkok dalam dekade terakhirDengan akses jalan yang begitu banyak kini Tiongkok mampu menjadi raksasa ekonomi dunia, sejajar dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa
BACA JUGA: Sri Mulyani Bakal Hadiri Pertemuan Menkeu ASEAN di Bali
Hal ini berbedaa dengan Indonesia yang masih mengalami hambatan biaya dalam pembangunan infrastrukturWakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M
BACA JUGA: Kalbe Farma Investasi Pabrik Baru
Said menambahkan, hingga kini permasalahan terberat pembangunan infrastruktur adalah pendanaanNegara hanya mampu menyediakan anggaran infrastruktur sebesar tiga persen dari PDBPadahal minimal seharusnya lima persen"Minimnya anggaran itu menjadi kendala tersendiri dalam percepatan infrastruktur di Indonesia karena tiga persen itu masih jauh dibanding negara lain di Asia seperti Laos, Mongolia, Singapura, dan Tiongkok," cetusnya.
Muhidin mengatakan, secara politis pemerintah telah memberi dorongan yang sangat bagus untuk percepatan infrastrukturNamun, hal itu tetap harus diimbangi dengan kebijakan fiskal dan moneter"Memang secara political will pembangunan infrastrtrukstur sudah bagus, namun harus diimbangi dengan anggaran yang cukup," tegasnya.
Selain itu, dia berharap agar pengusaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah dapat saling bersinergi untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah AirBukan hanya di pulau Jawa, tetapi juga didaerah-daerah terpencil yang belum memadai akses transportasinya"Pembangunan juga harus merata," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah menaikkan defisit anggaran APBN untuk percepatan dan pembangunan infrastruktur guna menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia"Defisit anggaran yang dipatok 1,7 persen dari PDB atau sebesar Rp 115 triliun terlalu kecil dari realisasi defisit yang hanya mencapai 1,4 persen dari PDB," cetusnya.
Bahkan dia mengusulkan agar pemerintah berani meningkatkan defisit anggaran itu menjadi dua persen atau sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara"Kalau dipatok menjadi dua persen saya pikir tidak masalah demi peningkatan ekonomi apalagi infrastruktur merupakan lokomotif perkembangan ekonomi," jelasnya.(wir/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Salim Ivomas Naik ke Bursa
Redaktur : Tim Redaksi