Anggaran Kementerian BUMN untuk Empat Prioritas

JAKARTA - Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2010 disebutkan juga untuk mempertajam program kerja kementerian yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnyaNamun, berbeda dari periode lalu, Kementerian BUMN kali ini telah memilahnya dalam empat prioritas anggaran.

Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN, mengatakan bahwa yang menjadi prioritas pertama adalah melakukan penerapan pemerintahan yang baik

BACA JUGA: Diperiksa 8 Jam, Edi Mengaku Hanya Diskusi

Hal itu akan dicapai dengan melakukan langkah-langkah yang konkrit, di antaranya dalam kegiatan pengelolaan gaji, honorarium, serta tunjanganBerikutnya adalah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta kegiatan pelayanan publik atau birokrasi.

"Kami akan lebih mementingkan bagaimana melakukan pembenahan sistem yang ada di dalam terlebih dahulu, sebelum keluar

BACA JUGA: Kebijakan Musti Berpihak pada Petani

Sehingga dengan baiknya internal, akan mendukung suasana kerja guna menunjang pelaksanaan program yang ada," ungkapnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/2).

Setelah membenahi internal, lanjut Said, barulah memasuki program peningkatan dan pengembangan sistem informasi, serta kegiatan peningkatan sistem perencanaan dan manajemenBerikutnya, kegiatan mengarah pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan BUMN itu sendiri.

"Program tersebut akan tercapai dengan pembinaan dan pengembangan, kegiatan resrukturisasi, profitisasi dan privatisasi

BACA JUGA: PNS Nikah Siri Harus Siap Dipecat

Juga lewat kegiatan pengembangan, pembinaan dan pengelolaanKemudian juga ada penyusunan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan BUMN, karena dalam perkembangannya, Undang-undang BUMN sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga salah satunya diperlukan revisi UU BUMN," jelasnya.

Menurut Said lagi, prioritas selanjutnya adalah program peningkatan dan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas aparatur negaraHal ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan kementerian, berikut peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara"Termasuk kegiatan pembukaan dan pengadaan gedung baru, beserta peralatan dan perlengkapan gedung lainnya, karena hal ini juga merupakan penunjang dari kinerja," katanya(oji/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar