jpnn.com, JAKARTA - Tahapan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah resmi dimulai Rabu (14/6).
Pilkada yang dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, kini memasuki tahapan persiapan. Sementara tahapan penyelenggaraan akan dimulai September mendatang.
BACA JUGA: Ingat, Ini Imbas Jika Anggaran Pengawasan Pilkada Terlambat Dicairkan
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, pada tahap persiapan pihaknya mulai melakukan proses perekrutan untuk Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kabupaten/kota.
Namun meski demikian, pembahasan terkait anggaran pengawasan sudah dilakukan. Hanya saja untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran pengawasan, baru akan dilakukan setelah Panwas Kabupaten/Kota nantinya dilantik.
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Keterlambatan Pencairan Anggaran Pengawasan Pilkada 2018
"Untuk NPHD belum di tandatangani nanti setelah panwas ada. Jadi tunggu panwas dilantik baru mereka NPHD. Tapi pembahasannya sudah dilakukan," ujar Abhan di Jakarta.
Menurut Abhan, sampai saat ini untuk pilkada provinsi masih ada sekitar 25 persen Bawaslu provinsi yang belum merampungkan pembahasan terkait anggaran pengawasan.
BACA JUGA: Pencairan Anggaran Pilkada 2018 tak Lagi Dicicil
"Sementara untuk tingkat kabupaten/kota lebih banyak lagi. Mungkin ada sekitar 30 persen yang belum (rampung pembahasan soal anggaran,red)," ucapnya.
Meski demikian Abhan optimistis pembahasan dan penandatanganan NPHD dapat dilakukan tepat waktu, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal nantinya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 14 Daerah Teken NPHD Anggaran Pilkada 2018
Redaktur & Reporter : Ken Girsang