Anggaran Pendidikan Melonjak, Pemerintah Kebingungan

JAKARTA - Lonjakan anggaran pendidikan dari Rp 154,2 triliun pada 2008 menjadi Rp 224 triliun tahun depan menyebabkan pemerintah pusing tujuh kelilingWakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah bingung menentukan penggunaan anggaran sebesar itu dalam satu tahun

BACA JUGA: Perguruan Tinggi Harus Perbanyak Penelitian

’’Dalam sidang kabinet yang membahas RAPBN 2009, pemerintah agak bingung, mau diapain dana pendidikan 20 persen (dari total APBN) itu,’’ ujar Jusuf Kalla ketika menerima mahasiswa penerima beasiswa Universitas Paramadina di Kantor Wapres Kamis (18/9).

Menurut dia, selama ini perhatian masyarakat dan Departemen Pendidikan Nasional hanya tertuju kepada peningkatan anggaran pendidikan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945, tanpa memikirkan upaya peningkatan kualitas manusia IndonesiaItu terbukti dari penggunaan anggaran pendidikan 2007 dan 2008 yang 60–70 persen untuk biaya birokrasi, bukan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah

BACA JUGA: Sekolah Gratis Masih Wacana

’’Saya sedang minta laporan, manusia Indonesia menjadi seperti apa pada 2015 setelah diberi dana pendidikan sebesar itu,’’ katanya.

Kalla menegaskan, anggaran pendidikan yang tinggi tidak menjamin kualitas SDM Indonesia akan sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju’’Uang bukan segalanya

BACA JUGA: Indra Sahnun Tantang KPK

Hanya kemauan dan tekad yang keras yang bisa membuat orang pintarKalau orang pintar karena uang, pasti yang pintar hanya anak orang kayaBuktinya kan tidak,’’ tandasnya

Dia mencontohkan, India yang penduduknya terbesar kedua dan hidup dalam kemiskinan mampu mencetak SDM berkualitasHampir seluruh perusahaan kelas dunia kini mempekerjakan eksekutif dari IndiaPadahal, fasilitas pendidikannya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia’’Sekolahnya masih banyak yang rusak, sama seperti kitaJadi, yang penting bukan besarnya anggaran, tapi kekuatan niat untuk belajar,’’ paparnya

Anggota Komisi Pendidikan DPR Didik JRachbini mengatakan, kenaikan anggaran pendidikan rawan diselewengkanSebab, peningkatan anggaran itu tidak disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional’’Akibatnya, anggaran program Rp 5 triliun dan Rp 75 triliun pengawasannya sama,’’ ujarnya

Karena itu, anggota Fraksi PAN tersebut mendesak Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan nasionalDia juga mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program-program pendidikan yang pentingSeperti penelitian, tunjangan guru, dan sertifikasi pengajar.

Sebelumnya, peringatan juga disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Mereka menilai pengawasan yang dilakukan sejumlah lembaga pengawas keuangan, seperti inspektorat jenderal, BPKP, KPK, BPK, kepolisian, dan kejaksaan belum cukup’’Kami akan menginstruksi seluruh anggota PGRI untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendidikan di daerah,’’ tegas Ketua Umum PGRI Sulistyo.

Dia menuturkan, anggaran pendidikan belum efektif memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan robohPadahal, gedung Departemen Pendidikan Nasional terus dibangun dan fasilitasnya diperbaikiMenurut dia, PGRI sudah melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pendidikanPGRI juga telah melaporkan dugaan penyimpangan itu ke KPK’’Tapi, tidak semua bisa dilaporkan karena sulit sekali menemukan bukti penyimpangan,’’ ujarnya(noe/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbaiki Pendidikan, DBH Ditambah 0,5 Persen