Anggaran Rp 9 T untuk Rehab Kelas Rusak

Jumat, 30 Januari 2009 – 06:03 WIB

JAKARTA - Tahun ini pemerintah menaruh perhatian cukup besar terhadap penuntasan program rehab sekolahDana yang dialokasikan untuk itu Rp 9 triliun

BACA JUGA: Siapkan Rp 200 M untuk Bangun 200 SMK

Angka tersebut jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya dengan nominal Rp 7,15 triliun
Dengan alokasi anggaran sebesar itu, pemerintah menarget proyek rehab sekolah rusak bisa tuntas tahun ini

BACA JUGA: Universitas Kerajaan Saudi Buka Cabang di Indonesia



Kasubdit Program Direktorat Pembinaan TK/SD Depdiknas Khusaini Wardi mengatakan, anggaran Rp 9 triliun itu akan disebar untuk 451 kabupaten/kota
’’Targetnya untuk menuntaskan semua ruang kelas yang rusak

BACA JUGA: SBY Nyuruh Menteri Cicipi Cabai

Besarnya bantuan yang dikucurkan bergantung jumlah ruang kelas yang rusak,’’ ujarnyaBantuan tersebut dicairkan lewat dana alokasi khusus (DAK) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Wardi menjelaskan, rehab sekolah rusak itu dimulai sejak 2003Ketika itu, ada 530 ribu ruang kelas yang rusakKemudian, tiap tahun pemerintah berupaya mengurangi jumlah kerusakan tersebutPada akhir 2008, tersisa 135.194 ruang kelas yang belum ideal’’Nah, dengan anggaran sebesar itu, kami berharap 135 ribu ruang kelas yang rusak tersebut bisa tuntas tahun iniImbauan Mendiknas, jika ada kabupaten/kota yang proyeknya belum selesai, harus dilanjutkan sendiri,’’ terangnya.

Ke depan, tiap kelas akan mendapat alokasi dana Rp 70 jutaIni lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya yang unit cost-nya sekitar Rp 50 juta per kelas’’Karena harga bahan bangunan terus naik, akhirnya kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan,’’ jelasnya

Tetapi, untuk beberapa kabupaten/kota, alokasi bantuan itu disesuaikan dengan indeks kemahalan kota (IKK)’’Kami agak kesulitan menentukan besarnya dana yang akan dikucurkan ke kabupaten/kota dengan IKK tinggiTapi, mesti dihitung ulang,’’ ujarnya.

Wardi mengatakan, prioritas perbaikan terutama ditujukan untuk ruang kelas yang kondisinya rusak beratDinas pendidikan setempat harus menyurvei terlebih dahulu kondisi sekolah di daerah masing-masingKemudian, membuat prioritas mana sekolah yang harus ditangani terlebih dahulu’’Dengan begitu, tak ada lagi pemberitaan tiba-tiba ada sekolah ambruk,’’ ujarnyaJika masih ada, berarti dinas pendidikan setempat tidak menaruh perhatian terhadap kondisi sekolah di wilayahnya.

Memang, kata Wardi, penuntasan ribuan ruang kelas rusak yang tersebar di berbagai daerah cukup beratNamun, itu bergantung komitmen kepala daerahApalagi, hal itu dinilai berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar di sekolah’’Sekolah rusak memang problem klasikKarena itu, ditargetkan segera selesai,’’ tegasnya(kit/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Tuntut Gaji Guru Swasta Naik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler